Kurang Anggaran Rp 94,27 T, Program Pembangunan 2 Juta Rumah Terancam
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp11,77 triliun untuk tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mengejar target pembangunan sebanyak 318.000 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara mengatakan porsi terbesar anggaran akan diarahkan untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sementara itu, alokasi untuk dukungan manajemen ditekan agar tidak terlalu besar.
"Pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2027 berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas ditetapkan sebesar Rp11,77 triliun dengan target 318.000 unit. Terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp914 miliar atau 7,77%. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10,85 triliun atau 92,23%. Ini konsisten seperti tahun 2026, kami berusaha untuk bagaimana dukungan manajemen ini tidak sampai 10%, bahkan tidak sampai 8%," kata Ara dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (2/9/2026).
Besaran tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran jika pemerintah ingin mengejar target pembangunan 2,08 juta unit rumah pada 2027. Kebutuhan dana untuk target tersebut diperkirakan mencapai Rp104 triliun.
"Pagu anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan anggaran dari target 2,08 juta unit sebesar Rp104 triliun, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp94,273 triliun," ujarnya.
 Sejumlah pengunjung memadati booth Perumnas Samesta Parayasa yang dipamerkan dalam Danantara Housing Expo, Tangerang, Jumat (28/8/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: Sejumlah pengunjung memadati booth Perumnas Samesta Parayasa yang dipamerkan dalam Danantara Housing Expo, Tangerang, Jumat (28/8/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) |
Kekurangan anggaran itu terutama berkaitan dengan sejumlah program perumahan yang akan dijalankan pemerintah tahun depan, termasuk peningkatan bantuan pembangunan dan perbaikan rumah bagi masyarakat serta pembangunan hunian baru.
"Kekurangan anggaran di antaranya untuk meningkatkan alokasi BSPS tahun 2027, pembangunan rusun baru 2027, dan melanjutkan pembangunan hunian pasca-bencana Sumatera," kata dia.
Sementara untuk pelaksanaan program perumahan pada 2026, Kementerian PKP memperoleh DIPA awal sebesar Rp10,309 triliun dengan target lebih dari 406.000 unit. Anggaran tersebut kemudian bertambah melalui alokasi belanja tambahan (ABT) sebesar Rp2,218 triliun untuk penanganan pascabencana di Sumatera.
Dengan tambahan tersebut, total anggaran Kementerian PKP pada 2026 menjadi Rp12,527 triliun dengan target meningkat menjadi 414.000 unit.
Hingga 1 September 2026, realisasi anggaran Kementerian PKP baru mencapai Rp3,38 triliun atau 36,64% dari pagu non-ABT. Pemerintah masih memiliki waktu untuk mengejar penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
"Tahun lalu penyerapannya 96%, kami menargetkan tahun ini 97%, mohon doa dan dukungan," kata Ara.
(fys/wur) [Gambas:Video CNBC]