MARKET DATA

Bakal Ada Negara Baru Dekat RI, Mau Merdeka pada 2030

Emir Yanwardhana,  CNBC Indonesia
30 August 2026 19:15
Warga memegang bendera Bougainville di tempat pemungutan suara selama referendum kemerdekaan yang tidak mengikat di Arawa, di pulau Bougainville, Papua Nugini, (26/19). (REUTERS/Melvin Levongo/File Foto)
Foto: Warga memegang bendera Bougainville di tempat pemungutan suara selama referendum kemerdekaan yang tidak mengikat di Arawa, di pulau Bougainville, Papua Nugini, (26/19). (REUTERS/Melvin Levongo/File Foto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Peta geopolitik di kawasan pasifik berpotensi berubah dalam beberapa tahun ke depan. Wilayah otonom Bougainville yang saat ini menjadi bagian dari Papua Nugini (PNG) tengah menuntut kemerdekaan penuh pada 2030.

Bougainville ini merupakan wilayah otonom Papua Nugini yang berada di kawasan pasifik, relatif dekat dengan Indonesia bagian timur. Wilayah ini terdiri dari dua pulau utama darn sejumlah pulau kecil dengan jumlah penduduk 370.000 jiwa.

Presiden Bougainville Ishmael Toroama menetapkan tenggat waktu politis yang tegas bagi wilayah otonom tersebut untuk berpisah dari PNG. Pemerintah Otonom Bougainville secara resmi memutuskan akan bertransisi menuju pemerintahan mandiri (self-government) pada 2027, sebelum akhirnya meraih kemerdekaan penuh pada 2030.

Berdasarkan laporan Islands Business, Jumat (26/06/2026), Toroama menjelaskan bahwa posisi akhir ini berdasar kuat pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi PNG, serta berbagai kesepakatan pasca-referendum. Langkah sistematis ini diambil demi memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas keamanan setelah proses negosiasi damai berjalan lebih dari dua dekade.

"Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini," tegas Presiden Toroama, dikutip Minggu (30/8/2026).

Dia menambahkan bahwa hasil referendum yang memilih kemerdekaan tetap menjadi pilar utama tuntutan rakyat Bougainville untuk menjadi negara berdaulat yang diakui secara internasional. Toroama juga merujuk pada serangkaian dokumen kesepakatan bersama, seperti Komunike Bersama 11 Januari 2021, Pernyataan Bersama Kokopo, Wabag, APEC, Kovenan Era Kone, hingga Perjanjian Melanesia sebagai peta jalan resmi.

Peta Jalan Kemerdekaan dan Imbauan Menjaga Kepercayaan

Presiden Toroama mengingatkan bahwa kepercayaan antarpihak kini tengah diuji akibat adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Sesuai rencana, Bougainville akan berada pada fase persiapan hingga 1 September 2027 dengan fokus pada penguatan institusi, tata kelola pemerintahan, keamanan, dan kesiapan ekonomi.

Mulai 1 September 2027, wilayah tersebut akan resmi memasuki era pemerintahan mandiri dengan mengambil alih kewenangan tambahan sesuai Pasal 289 Konstitusi PNG. Tahap ini merupakan bentuk ekspresi konstitusional tertinggi sebelum Bougainville sah menjadi negara merdeka pada tanggal yang akan ditetapkan pada 2030.

Di akhir keterangannya, Toroama menegaskan komitmennya untuk tetap menjalin hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Papua Nugini. Ia juga menyerukan agar seluruh rakyat Bougainville tetap bersatu, sabar, dan teguh menjaga perdamaian yang telah dibangun bersama selama negosiasi berlangsung.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Siap-Siap Ada Negara Baru Dekat RI, Bakal Merdeka 2030


Most Popular
Features