Trump Kirim Kesepakatan Nuklir Saudi ke Kongres AS
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirim kesepakatan kerja sama nuklir sipil dengan Arab Saudi ke Kongres pada Senin (24/8/2026). Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi Riyadh untuk mengembangkan kemampuan pengayaan uranium di wilayahnya.
Mengutip CNN International, perjanjian yang dikenal sebagai 123 Agreement itu akan berlaku dalam 90 hari setelah diserahkan ke Kongres, kecuali DPR dan Senat AS meloloskan resolusi penolakan berdasarkan Undang-Undang Energi Atom.
Namun, muncul persoalan terkait syarat politik yang sebelumnya disampaikan Gedung Putih. Pada Juli lalu, pemerintahan Trump menyatakan kesepakatan nuklir tersebut tidak akan dilanjutkan kecuali Arab Saudi bergabung dengan Abraham Accords, inisiatif yang mendorong normalisasi hubungan sejumlah negara Arab dengan Israel.
Seorang pejabat pemerintahan Trump menegaskan posisi tersebut belum berubah. "Posisi Trump tidak berubah ... perjanjian itu hanya akan berlanjut jika Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham," katanya, dikutip Kamis (27/8/2026).
Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan pembahasan kesepakatan nuklir dan negosiasi Abraham Accords akan berjalan secara bersamaan. Ia juga mengonfirmasi bahwa perjanjian tersebut memberikan Riyadh jalur untuk melakukan pengayaan uranium, meski implementasinya disebut masih membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Menurut Wright, pengayaan uranium baru dapat dilakukan jika AS dan Arab Saudi sama-sama menyepakati bahwa langkah tersebut layak secara komersial dan sesuai dengan kerangka keamanan nasional kedua negara. Kesepakatan itu juga mencakup mekanisme studi bersama yang berpotensi memungkinkan Saudi memproduksi bahan bakar nuklirnya sendiri untuk reaktor sipil.
Langkah tersebut menjadi sorotan karena Arab Saudi disebut tidak diwajibkan mengadopsi Protokol Tambahan dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Protokol tersebut memberikan kewenangan lebih luas kepada pengawas nuklir PBB untuk memeriksa lokasi yang dicurigai berkaitan dengan aktivitas nuklir.
Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan lembaganya tetap akan meninjau pengaturan perlindungan dalam kesepakatan tersebut.
"Idenya adalah kita akan memiliki sejumlah langkah tambahan ... menambahkan lapisan verifikasi yang sangat ketat," ujar Grossi.
Kontroversi lain muncul karena teks kesepakatan yang dikirim ke Kongres diklasifikasikan. Sejumlah pakar menilai langkah tersebut sangat tidak biasa karena umumnya hanya bagian tertentu dari perjanjian kerja sama nuklir sipil AS yang dirahasiakan.
Scott Roecker dari Nuclear Threat Initiative mengatakan pemerintahan Trump masih memiliki ruang untuk tidak menyelesaikan kesepakatan tersebut setelah proses peninjauan Kongres.
"Kami memasuki wilayah yang belum dipetakan dengan Perjanjian Saudi 123," kata Roecker, seraya menilai proses tersebut dapat ditahan hingga Riyadh menyetujui normalisasi hubungan dengan Israel.
Â
(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]