Destry Ungkap Rencana Kebijakan Devisa di DPR, Singgung Underinvoicing
Jakarta, CNBC Indonesia-Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan rencana kebijakan lalu lintas devisa (LLD) dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Rabu (26/8/2026)
"Kebijakan LLD akan menjadi perhatian serius kami sesuai mandat BI berdasarkan UU dengan berbagai tantangan. Kami ke depan akan melakukan refocusing dan revitalisasi kebijakan LLD , khususnya terkait pengawasan," jelasnya.
Adapun tantangan yang dimaksud, antara lain fragmentasi sumber data dan tantangan kualitas data, infrastruktur data LLD perlu diperkuat dan potensi under invoicing dan transfer pricing.
"Hal ini sangat penting mengingat potensi under invoicing yang cukup besar tapi kami tidak bisa sendirian karena LLD melibatkan banyak pihak," ujar Destry.
 Calon Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti saat menjalani Uji Kelayakan atau Fit and Proper Test di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (26/8/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
Maka dari itu diperlukan sinergi dan koordinasi atas implementasi kebijakan LLD antara K/L dan pemangku kepentingan terkait. Di antaranya adalah DSI, eksportir, perbankan untuk penguatan tata kelola dan pengawasan lintas otoritas.
Langkah berikutnya adalah akselerasi transformasi perolehan dan pemanfaatan data LLD, yaitu standarisasi metadata secara end to end, perolehan data yang lebih timely dan komprehensif dan penguatan integrasi lintas sumber data LLD.
Selanjutnya, kata Destry menguatkan pengawasan menggunakan suptech untuk menitoring LLD secara cepat, tepat waktu dan tepat guna.
(mij/mij) [Gambas:Video CNBC]