Soroti RAPBN 2027, Pengusaha Ingatkan Pemerintahan Prabowo-Desak Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Dunia usaha kompak mendukung efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada 2027. Namun, pengusaha mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar efisiensi tidak sampai memangkas belanja produktif, yang memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Erwin Aksa, mengatakan efisiensi anggaran pada prinsipnya didukung oleh dunia usaha. Namun, yang menjadi perhatian adalah jangan sampai efisiensi justru mengurangi belanja produktif.
"Dunia usaha pada prinsipnya mendukung efisiensi anggaran. Yang menjadi perhatian bukan efisiensinya, tetapi jangan sampai efisiensi berubah menjadi pemotongan belanja produktif yang mempunyai multiplier effect besar terhadap perekonomian," kata Erwin kepada CNBC Indonesia, Rabu (19/8/2026).
Menurut Erwin, sejumlah belanja yang perlu dijaga antara lain infrastruktur, konektivitas dan logistik, pendidikan dan peningkatan kualitas SDM, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta transfer ke daerah. Belanja tersebut dinilai bukan hanya menggerakkan proyek pemerintah, tetapi juga menciptakan permintaan bagi kontraktor, industri bahan bangunan, transportasi, perdagangan, UMKM hingga tenaga kerja di daerah.
Belanja Berkualitas, Masif Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Karena itu, Erwin berharap pemerintah pada 2027 lebih mengedepankan kualitas belanja. Anggaran yang kurang produktif dapat diefisienkan, sedangkan belanja yang menciptakan kapasitas ekonomi baru dan lapangan kerja justru perlu dipercepat.
Erwin melihat arah kebijakan 2027 cukup positif, karena pemerintah menempatkan infrastruktur dasar, pangan, energi, pendidikan, kesehatan dan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas. Namun, menurutnya, multiplier effect belanja pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran. Kecepatan dan konsistensi realisasi anggaran juga menjadi faktor penting.
Dunia usaha, kata Erwin, membutuhkan kepastian sejak awal tahun. Jika belanja baru bergerak kuat pada semester kedua atau terjadi perubahan dan pemblokiran anggaran di tengah jalan, perusahaan akan cenderung menunda investasi, pembelian barang modal maupun perekrutan tenaga kerja.
"Kami berharap APBN 2027 benar-benar menjadi katalis. Setiap satu rupiah belanja pemerintah harus dirancang supaya bisa menarik beberapa rupiah investasi swasta, bukan menggantikan peran swasta," ujarnya.
Di daerah, kepastian transfer dan belanja pemerintah daerah juga dinilai penting karena APBD merupakan salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi lokal.
Ketika belanja pemerintah berhenti atau tertunda, dampaknya dapat menjalar panjang ke vendor, supplier, pekerja dan akhirnya konsumsi masyarakat.
Terkait target tingkat pengangguran terbuka 4,30%-4,87% pada 2027, Erwin menilai target tersebut masih dapat dicapai, tetapi cukup menantang. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memastikan pertumbuhan tersebut bersifat job creating growth.
"Kita membutuhkan investasi yang banyak menciptakan pekerjaan. Jangan sampai investasi meningkat sangat tinggi secara nominal, tetapi terkonsentrasi pada sektor yang sangat padat modal sehingga penyerapan tenaga kerjanya terbatas," jelas Erwin.
Karena itu, menurutnya, ukuran keberhasilan investasi ke depan seharusnya tidak hanya dilihat dari nilai investasi yang masuk, tetapi juga jumlah pekerjaan baru yang tercipta.
Untuk 2027, Erwin melihat peluang terbesar penyerapan tenaga kerja tetap berasal dari industri manufaktur padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, furnitur dan industri pengolahan lainnya.
Selain itu, terdapat potensi dari konstruksi dan perumahan, perdagangan dan ritel, pariwisata dan hospitality, ekonomi kreatif, pertanian dan agroindustri serta UMKM.
Hilirisasi juga dinilai perlu diperluas. Menurut Erwin, hilirisasi tidak seharusnya hanya berfokus pada mineral yang relatif padat modal, tetapi juga pertanian, perkebunan, perikanan dan pangan yang memiliki kemampuan menciptakan lapangan kerja lebih luas hingga ke daerah.
Sementara itu, Erwin menilai hambatan terbesar pengusaha dalam melakukan perekrutan saat ini adalah kombinasi antara permintaan yang belum cukup kuat dan ketidakpastian biaya serta kebijakan.
"Perusahaan akan merekrut apabila mempunyai keyakinan bahwa order dan permintaan akan meningkat. Kalau konsumsi masyarakat masih tertahan dan pasar ekspor belum pasti, perusahaan tentu lebih berhati-hati menambah pegawai tetap," ujarnya.
Selain permintaan, biaya energi dan logistik, biaya pembiayaan, produktivitas tenaga kerja, kepastian regulasi serta berbagai biaya kepatuhan juga menjadi pertimbangan perusahaan.
"Jadi untuk menciptakan pekerjaan, pemerintah juga harus menciptakan confidence. Kalau pengusaha yakin permintaan akan tumbuh dan kebijakan stabil, investasi dan perekrutan akan mengikuti," terang dia.
Mengenai target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027, Erwin menilai target tersebut ambisius tetapi bukan tidak mungkin dicapai. Namun, pertumbuhan tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.
"Artinya ekonomi harus mulai bergeser dari pertumbuhan sekitar 5% menuju pertumbuhan yang didorong oleh investment and productivity," katanya.
"Kalau investasi swasta tidak meningkat signifikan dan dunia usaha masih wait and see, mencapai 6% tentu akan berat," lanjut Erwin.
Ia juga menilai dunia usaha tidak selalu membutuhkan insentif dalam bentuk subsidi. Kepastian regulasi dan perpajakan, biaya energi yang kompetitif, akses pembiayaan dengan bunga kompetitif, percepatan perizinan dan penyelesaian hambatan investasi justru menjadi kebutuhan utama.
Insentif investasi, lanjutnya, juga sebaiknya dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja, ekspor, penggunaan rantai pasok domestik dan transfer teknologi. Pemerintah juga perlu menjaga daya beli masyarakat agar ekspansi produksi dan perekrutan dapat berlangsung.
Bukan Pemotongan Merata
Senada dengan Erwin, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira mengatakan dunia usaha mendukung efisiensi anggaran sepanjang kebijakan tersebut dimaknai sebagai perbaikan kualitas belanja, bukan pemotongan secara merata.
"Dunia usaha pada prinsipnya mendukung efisiensi anggaran, sepanjang efisiensi dimaknai sebagai perbaikan kualitas belanja, bukan sekadar pemotongan anggaran secara merata," kata Anggawira, dihubungi terpisah.
Menurutnya, kekhawatiran pengusaha justru muncul apabila terjadi perubahan alokasi secara mendadak, penundaan pembayaran, serta terhentinya proyek yang sudah berjalan. Kondisi tersebut dapat mengganggu arus kas perusahaan dan menahan keputusan investasi maupun perekrutan.
"Karena itu, APBN 2027 perlu memberikan kepastian sejak awal mengenai program yang benar-benar menjadi prioritas. Belanja yang bersifat konsumtif dan administratif tentu dapat dirasionalisasi, tetapi belanja produktif yang menciptakan konektivitas, menurunkan biaya logistik, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta menyerap tenaga kerja justru harus dijaga," ujarnya.
Ia menegaskan, efisiensi tidak boleh menghasilkan kontraksi ekonomi.
"Efisiensi tetap diperlukan, tetapi jangan sampai menghasilkan kontraksi ekonomi. Prinsipnya bukan sekadar 'belanja lebih sedikit', melainkan 'setiap rupiah harus menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar'," terang dia.
Anggawira melihat peluang multiplier effect belanja pemerintah pada 2027 cukup besar jika diarahkan pada infrastruktur, pangan, energi, perumahan, hilirisasi, pendidikan vokasi, kesehatan dan penguatan UMKM.
Hindari Belanja Terfokus di Akhir Tahun
Namun, efek pengganda tersebut tidak otomatis muncul hanya karena anggaran yang disiapkan besar. Pengadaan harus melibatkan perusahaan nasional dan UMKM, menggunakan produk dalam negeri, dilakukan tepat waktu serta menciptakan rantai pasok yang luas di daerah.
"Pemerintah juga perlu menghindari pola belanja yang terkonsentrasi pada akhir tahun. Kepastian proyek, tender yang lebih awal, pembayaran tepat waktu dan kesinambungan kebijakan sangat menentukan keberanian swasta untuk menambah kapasitas produksi serta merekrut tenaga kerja," ujarnya.
Anggawira juga menilai belanja negara harus berfungsi sebagai pengungkit investasi swasta, bukan menggantikan peran swasta. Proyek yang layak secara komersial dapat dikembangkan melalui KPBU, BUMN, Danantara, dan investor swasta sehingga kapasitas APBN dapat menjangkau program yang lebih luas.
Sektor yang dinilai membutuhkan kepastian anggaran antara lain konstruksi dan infrastruktur, perumahan, transportasi dan logistik, energi dan kelistrikan, pangan, kesehatan, pendidikan, serta industri manufaktur yang menjadi pemasok proyek pemerintah.
Anggawira menilai sektor-sektor tersebut memiliki rantai pasok panjang dan melibatkan banyak tenaga kerja. Ketika anggaran dipangkas atau proyek ditunda secara tiba-tiba, dampaknya tidak hanya dirasakan kontraktor utama, tetapi juga pemasok material, perusahaan transportasi, pekerja lapangan, UMKM dan perekonomian daerah.
Adapun terkait target pengangguran 4,30%-4,87% pada 2027, Anggawira menilai target tersebut cukup menantang, tetapi masih realistis apabila pertumbuhan ekonomi benar-benar bersifat padat karya dan diikuti peningkatan kualitas pekerjaan.
Menurutnya, tantangan pemerintah bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga membawa lebih banyak pekerja ke sektor formal. Karena itu, ukuran keberhasilan perlu mencakup jumlah pekerjaan formal, tingkat upah riil, produktivitas, perlindungan pekerja hingga kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan industri.
Belanja Negara 2027 Capai Rp4.097,2 Triliun
Peringatan dari dunia usaha tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo merencanakan Belanja Negara tahun 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sebesar 6% dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Nilai belanja tersebut meningkat dari alokasi APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
Berdasarkan postur yang disampaikan pemerintah, pendapatan negara 2027 ditargetkan sebesar Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026. Sementara pembiayaan anggaran ditargetkan Rp671,2 triliun, turun dari Rp689,1 triliun pada 2026.
Defisit anggaran juga ditargetkan turun menjadi 2,40% terhadap PDB pada 2027 dari 2,68% pada APBN 2026.
Anggaran 2027 tersebut akan difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Dengan target pertumbuhan ekonomi 6%, dunia usaha menilai keberhasilan APBN 2027 pada akhirnya tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan. Yang lebih penting adalah seberapa besar belanja tersebut mampu mendorong investasi swasta, menciptakan lapangan kerja dan memperluas aktivitas ekonomi.
"APBN harus menjadi katalis, investasi swasta menjadi mesin, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas menjadi ukuran keberhasilannya," pungkas Anggawira.
 residen Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dalam rangka penyampaiaan RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026). (YouTube/Sekretariat Presiden) Foto: (YouTube/Sekretariat Presiden) |