AHY Akhirnya Keluarkan 'Senjata' Ini Berantas Truk ODOL dari Bumi RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih dari Rp40 triliun setiap tahun untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat truk over dimension over load (ODOL).
Hal tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong penerapan kebijakan Zero ODOL pada 2027. Menurut AHY, kendaraan ODOL tidak hanya menyebabkan kerusakan jalan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
"Pemerintah di sini, tentunya Kementerian Perhubungan yang ada di depan, memiliki kepentingan agar kita bisa mengurangi bahkan meniadakan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan Over Dimension Over Load, lebih dimensi maupun lebih muatan. Ini sering mengakibatkan kecelakaan, dan selain korban yang tentunya sangat berharga, tidak boleh ada satu pun menjadi korban di jalan raya akibat kelalaian dan tadi permasalahan ODOL, juga telah mengakibatkan kerusakan jalan yang signifikan," kata AHY dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
"Setiap tahun kementerian pekerjaan umum harus mengeluarkan anggaran lebih dari Rp40 triliun rupiah untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak akibat truk-truk ODOL tersebut," lanjutnya.
AHY mengatakan, jika persoalan tersebut dapat dikurangi, pemerintah berharap kecelakaan lalu lintas juga bisa ditekan, dan transportasi menjadi lebih baik.
"Nah kalau kita bisa mengurangi itu semuanya, maka diharapkan bisa mencegah atau mengurangi laka lantas dan membuat transportasi juga lebih baik, mobilitas manusia yang lebih nyaman di jalan raya," ucap dia.
 Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Hari ini memberlakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) di kawasan Komsen, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/7/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Foto: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Hari ini memberlakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) di kawasan Komsen, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/7/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) |
Namun, penerapan Zero ODOL juga menghadapi tantangan terkait biaya angkut. AHY mengatakan pemerintah tengah melakukan transformasi di sektor transportasi darat untuk memastikan logistik tetap berjalan.
"Walaupun kemudian ada challenge bagaimana dengan biaya angkut. Di situlah kita melakukan transformasi, mencoba untuk memastikan agar terjadi transformasi di sektor transportasi darat juga," kata AHY.
Ia menuturkan, pemerintah juga berupaya menggeser sebagian moda transportasi yang selama ini menggunakan jalan raya ke kereta. Ia menyebut penggunaan jalan raya masih mendominasi transportasi.
"Kalau kita bisa mengonversi atau paling tidak menggeser moda transportasi yang sangat mendominasi menggunakan jalan ini, 80 sekian persen menggunakan jalan raya, dan kemudian kalau sebagian digeser menjadi transportasi menggunakan kereta. Ini juga akan mengurangi beban tersebut," ujarnya.
Untuk memastikan kendaraan memenuhi ketentuan, pemerintah menyiapkan Weigh In Motion (WIM) atau alat ukur dan timbang kendaraan. Teknologi tersebut akan ditempatkan di jalan, termasuk di kawasan industri.
"Pada akhirnya, aturan dibuat untuk ditegakkan bukan untuk dilanggar, maka kita juga menyiapkan yang namanya WIM, Weigh In Motion. Jadi di jalan di tempat-tempat lokasi kawasan-kawasan industri kita harus pastikan sebelum sebuah truk bergerak dari satu titik ke titik yang lain, termasuk dari misalnya dermaga pelabuhan menuju ke kawasan industri maupun sebaliknya, itu disiapkan alat ukur timbang ya untuk memastikan l sesuai dengan standarnya," kata AHY.
AHY menegaskan pemerintah akan melakukan penegakan hukum dalam penerapan kebijakan tersebut. Pemerintah akan bekerja sama dengan Korlantas Polri dan seluruh pemangku kepentingan di lapangan.
"Selebihnya ya tentu ada law enforcement. Kita bekerja sama dengan Korlantas Polri, kita bekerja sama dengan semua stakeholders yang ada di lapangan. Jadi ini mudah-mudahan yang bisa dijalankan," ujarnya.
Ia mengatakan, penerapan kebijakan Zero ODOL telah melalui proses yang panjang karena melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan.
AHY menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memiliki kepentingan untuk mengurangi bahkan meniadakan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan ODOL. Di sisi lain, persoalan tersebut juga berkaitan dengan kerusakan jalan yang signifikan.
"Selain kita mencoba mengembalikan kepada standar, sebetulnya tidak aneh-aneh, kita mengembalikan kepada standar, kepada ya standar yang diperbolehkan. Kalau sudah berlebihan muatan berarti keluar dari standarnya, ini membahayakan dan melanggar hukum. Nah ini harus ada penegakannya," pungkas dia.
(wur) [Gambas:Video CNBC]