Prabowo Laporkan Kinerja 7 Lembaga Negara, MPR Hingga Komisi Yudisial
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto melaporkan kinerja seluruh lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-81 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
"Pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri. Republik ini dibangun oleh kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.
Berikut perincian kinerja lembaga negara:
a. MPR
Menurut Prabowo, MPR terus menjalankan perannya sebagai Rumah Kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi serta merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia menegaskan, demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan.
"Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang pada semua pasal-pasal di Undang Undang Dasar kita, termasuk Pasal 33 serta Pasal 34," kata Prabowo.
b. DPR
Mantan Menteri Pertahanan itu mengatakan, DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki martabat dan setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan.
c. DPD
Menurut Prabowo, DPD telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai masukan bagi Rencana Kerja Pemerintah 2027. Ia mengatakan, DPD juga terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini memasuki pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah.
d. Mahkamah Agung (MA)
Prabowo bilang, MA pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 perkara, dengan produktivitas 99,54 persen. Sebanyak 96,74 persen perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan.
"Ini adalah capaian ketepatan waktu minutasi tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Sesungguhnya, keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan," ujar Prabowo.
e. Mahkamah Konstitusi (MK)
MK sepanjang tahun 2025 menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus.
"Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51 persen permohonan ke MK diajukan secara daring, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta," kata Prabowo.
f. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Menurut Prabowo, BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang tahun 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun Rupiah.
"Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK terpilih menjadi Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI periode 2028-2031, dan anggota United Nations Board of Auditors periode 2026-2032," ujar Prabowo.
g. Komisi Yudisial (KY)
KY pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. KY mengusulkan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik, termasuk 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat.
"Kita menjaga kemandirian hakim. Kita tingkatkan taraf hidup hakim. Tetapi kemandirian tidak berarti tanpa akuntabilitas hakim," kata Prabowo.