Tetangga RI Darurat Kekerasan Militer, Warga Sipil Dibantai Massal
Jakarta, CNBC Indonesia - Kekerasan di Myanmar dilaporkan makin memburuk sejak perubahan kepemimpinan militer pada Maret lalu. Kelompok pemantau konflik internasional menyebut junta militer meningkatkan serangan terhadap warga sipil melalui operasi darat dan kampanye pengeboman udara yang lebih intensif, meski pada saat yang sama pemerintah baru Myanmar tengah memperluas diplomasi dengan negara-negara kawasan.
Mengutip Reuters, Rabu (29/7/2026), laporan terbaru dari Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) menyatakan lonjakan serangan terhadap warga sipil terjadi setelah restrukturisasi komando militer yang dilakukan menjelang transisi politik di Myanmar.
Beberapa hari sebelum dilantik menjadi presiden melalui pemilu yang melarang sebagian besar oposisi berpartisipasi, pemimpin kudeta Myanmar Min Aung Hlaing menunjuk loyalis lamanya sekaligus mantan kepala intelijen, Ye Win Oo, sebagai panglima militer yang baru.
Menurut ACLED, sejak perubahan struktur komando tersebut, pola operasi militer terhadap warga sipil mengalami peningkatan signifikan.
"Sejak junta yang berkuasa di Myanmar merombak struktur komando militernya pada Maret, warga sipil menghadapi represi yang semakin memburuk dan kampanye pengeboman udara yang semakin intensif oleh militer," kata ACLED.
ACLED menambahkan bahwa perubahan tersebut mencakup penggunaan kelompok jet tempur dalam jumlah kecil yang secara rutin melakukan serangan udara berkelanjutan terhadap target tunggal.
"Penyesuaian ini mencakup pengerahan rutin kelompok khusus yang terdiri dari dua hingga lima jet tempur yang melakukan serangan udara berkelanjutan terhadap satu target," katanya.
Konflik Berkepanjangan
Myanmar terjerumus ke dalam krisis politik dan keamanan sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.
Kudeta tersebut memicu perang saudara yang hingga kini telah menewaskan sekitar 100.000 orang dan menyebabkan jutaan warga mengungsi.
ACLED, yang mengumpulkan data konflik dari laporan media, mitra lokal, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi pemantau internasional, dan kelompok hak asasi manusia, menyebut militer kini melancarkan kembali operasi ofensif di sejumlah wilayah perbatasan.
Operasi tersebut mencakup daerah yang memiliki cadangan mineral tanah jarang penting serta jalur perdagangan strategis.
Menurut ACLED, fokus utama junta saat ini adalah memperkuat kontrol politik setelah Min Aung Hlaing beralih dari posisi panglima militer menjadi presiden sipil pada April lalu.
"Peluang bagi warga sipil untuk mendapatkan perlindungan sangat kecil karena junta memusatkan upayanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan setelah pemimpin kudeta Min Aung Hlaing beralih dari panglima militer menjadi presiden sipil pada April," katanya.
Ratusan Warga Sipil Tewas dalam Pembantaian Massal
Dalam enam bulan pertama tahun 2026, ACLED mencatat lebih dari selusin pembunuhan massal yang menyebabkan lebih dari 450 warga sipil tewas. Sekitar 40% korban berasal dari wilayah kering Myanmar bagian tengah yang dikenal sebagai kawasan Anyar.
Salah satu insiden paling mematikan terjadi pada Mei lalu ketika ratusan tentara junta menyisir wilayah Myit Chay, yang berada di seberang sungai dari kawasan kuil kuno Bagan.
Tiga warga setempat mengatakan kepada  bahwa sedikitnya 40 orang tewas dalam operasi tersebut.
"Sekitar 700 tentara masuk ke kota itu, mengambil barang-barang milik warga di sini, lalu memukuli dan membunuh mereka," kata seorang warga bernama Ye Naung, 35 tahun.
Reuters menyatakan tidak dapat memverifikasi secara independen laporan mengenai insiden di Myit Chay tersebut. Namun peristiwa itu tercatat dalam basis data ACLED dengan sedikitnya lima korban jiwa dan juga dilaporkan oleh media lokal.
ACLED menilai pola operasi militer saat ini tidak menunjukkan adanya pengurangan tingkat kekerasan terhadap masyarakat sipil. "Taktik militer sepanjang 2026 sejauh ini hanya menunjukkan perubahan cara dalam melakukan represi terhadap warga sipil, bukan pengurangan tingkat kekerasannya."
Diplomasi Meningkat di Tengah Konflik
Di tengah meningkatnya kekerasan, Myanmar juga mengalami peningkatan aktivitas diplomatik.
Min Aung Hlaing dalam beberapa bulan terakhir melakukan kunjungan ke dua negara tetangga utama, yakni India dan China.
Selain itu, terjadi upaya pendekatan kembali dengan ASEAN yang beranggotakan 11 negara. ASEAN sebelumnya melarang para pemimpin junta Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi setelah kudeta 2021.
Kini, pemerintah Myanmar tampak berupaya memperoleh pengakuan politik yang lebih luas di kawasan. Sebagai bagian dari langkah tersebut, Min Aung Hlaing dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Thailand pada 6-7 Agustus mendatang.
Â
(luc/luc) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]