Sudaryono Jelaskan Alasan Larang SPPG Pakai Gas LPG 3 Kg-Beras SPHP
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan larangan penggunaan barang subsidi seperti LPG 3 kg (gas melon), beras SPHP, dan Minyakita dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah diperhitungkan sejak awal. Karena itu, ia memastikan aturan tersebut tidak akan mengurangi kualitas maupun porsi makanan yang diterima para penerima manfaat.
Sudaryono menuturkan, barang bersubsidi memang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak sehingga tidak boleh digunakan dalam operasional dapur MBG atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
"Ya karena memang gini, barang subsidi itu memang kan jumlahnya terbatas, jadi memang tidak untuk.. termasuk juga bantuan sosial juga kan tidak pakai barang subsidi ya. Karena memang jumlahnya terbatas sehingga supaya diperdagangkan dan dibeli oleh orang-orang yang membutuhkan," kata Sudaryono saat ditemui di kantor Kementan, Jakarta, Selasa (28/7/2026) malam.
Ia pun memastikan anggaran MBG sebesar Rp15.000 per porsi telah disusun tanpa mengandalkan barang subsidi.
"Cukup, cukup. Sudah dihitung itu, sudah perhitungannya. Perhitungan Rp15.000 (per porsi) kemudian sekian-sekian, hitung-hitung itu sudah termasuk. Karena kan minyak goreng ini kan bukan bahan kan... semacam katalisator lah ya, jadi barang digoreng gitu. Jadi sebetulnya minyaknya itu kebutuhannya tidak sebesar, seperti misalnya kebutuhan ayam, telur, sayur, dan lain-lain," ujarnya.
Ia menegaskan petunjuk teknis MBG sejak awal memang mengatur larangan penggunaan barang subsidi.
"Memang juknis (petunjuk teknis) juklaknya (petunjuk pelaksanaan) begitu. Ya artinya sudah dihitung dengan perhitungan tidak memakai barang subsidi. Ya jadi itu menjadi keharusan tidak boleh memakai Minyakita, tidak boleh memakai beras SPHP, dan gas melon 3 kg, nggak boleh. Karena (barang tersebut) memang diperuntukkan untuk yang memang membutuhkan subsidi," jelas dia
Sudaryono juga membantah anggapan bahwa aturan tersebut merupakan kebijakan baru setelah dirinya menjabat sebagai Kepala BGN.
"Dari sisi kesesuaian harga, kemudian menjadi menu itu sudah dihitung. Jadi bukan ujug-ujug karena saya jadi Kepala (BGN), kemudian diputuskan terus nanti takutnya dikurangi, nggak. Dari awal memang begitu," tegas Sudaryono.
Selain itu, ia memastikan kualitas menu MBG tetap menjadi prioritas. BGN, kata dia, juga tengah menyiapkan sistem yang memungkinkan orang tua mengetahui menu yang dikonsumsi anak setiap hari sebagai bentuk transparansi.
"Jadi intinya kan bagaimana kita memastikan menyediakan menu yang dimakan oleh anak-anak ini satu aman, yang kedua kan bergizi," katanya.
"Kami ingin melibatkan banyak pihak, termasuk orang tua. Jadi kami ingin memastikan orang tua itu tahu bahwa negara kasih makan anaknya apa hari ini. Menunya apa, gizinya apa, kemudian diberikan jam berapa. Jadi kita ingin transparansi di situ," sambung dia.
Lebih lanjut, Sudaryono juga mempersilahkan masyarakat mengawasi pelaksanaan program dan melaporkan jika menemukan menu yang dinilai tidak layak.
"Kalau memang ada menu dilihat kasat mata pantas nggak? Kalau dirasa nggak pantas laporkan. Kita mau ada transparansi. Jadi semua orang boleh, nggak boleh ada eksklusivitas, nggak boleh ada sembunyi-sembunyi," ucap Sudaryono.
Menurutnya, keterbukaan penting karena MBG menggunakan dana yang berasal dari masyarakat.
"Ini uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan ke rakyat. Ya, uang rakyat, uang pajak dari rakyat dan harus diberikan kepada anak-anak kita," ujarnya.
Sudaryono menegaskan, BGN juga akan menjaga kualitas layanan program agar bebas dari penyimpangan.
"Service level-nya mesti baguslah. Saya memastikan bagaimana service level-nya bagus. Menunya bagus, bergizi, aman, diterima dengan tepat waktu, kemudian dikerjakan dengan baik, tidak ada hengki-pengki, tidak ada gratifikasi, tidak ada jual titik, semua yang melanggar kita bersihkan semua ya," pungkas dia.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]