Bos Pengusaha Kasih Solusi ke Pemerintah Selesaikan Masalah PHK di RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada penanganan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dunia usaha menilai gelombang PHK yang terjadi saat ini merupakan dampak dari persoalan yang lebih besar di sektor riil yang perlu segera diselesaikan.
Tekanan terhadap pelaku usaha semakin meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Lonjakan biaya produksi, pelemahan permintaan, hingga berbagai hambatan regulasi membuat ruang gerak perusahaan semakin sempit sehingga risiko pengurangan tenaga kerja ikut membesar.
"Yang menjadi perhatian pemerintah hari-hari ini adalah masalah PHK. Namun kami selalu sampaikan PHK itu masalah di hilirnya. Yang kita harus lihat adalah apa penyebab PHK dan masalah di hulunya itu apa," kata Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).
APINDO menilai penyelesaian persoalan dunia usaha harus dimulai dari akar masalahnya. Organisasi tersebut telah memetakan berbagai hambatan yang dinilai masih dapat diselesaikan melalui perbaikan kebijakan pemerintah tanpa harus menunggu kondisi ekonomi global membaik.
 Karyawan PT Sritex terakhir melakukan kerja di perusahaannya di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Setelah putusan pengadilan yang menyatakan Sritex pailit, kini kendali atas perusahaan ada di tangan kurator. (Photo by DIKA / AFP) Foto: Karyawan PT Sritex terakhir melakukan kerja di perusahaannya di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Setelah putusan pengadilan yang menyatakan Sritex pailit, kini kendali atas perusahaan ada di tangan kurator. (Photo by DIKA / AFP) |
"Oleh karenanya ini yang menjadi perhatian APINDO saat ini kami fokuskan di de-bottlenecking task force. Di de-bottlenecking dan deregulasi ini adalah dua hal yang menjadi kunci pekerjaan APINDO setiap harinya dan ini juga kami sudah sampaikan kepada semua kementerian, lembaga maupun DPR," ujarnya.
Kondisi sektor riil juga menunjukkan tekanan yang semakin nyata. Pelemahan aktivitas industri, tingginya biaya produksi serta permintaan yang belum pulih membuat dunia usaha menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan operasional dan tenaga kerjanya.
"Berdasarkan data BPJS periode Januari sampai Mei 2026 jumlah tenaga kerja nonaktif akibat PHK telah mencapai 126.000 orang sedangkan klaim JHT karena PHK telah mencapai 50.000 klaim. Namun penting dipahami bahwa fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia karena hampir semua negara sedang menghadapi perlambatan ekonomi global," jelasnya.
APINDO berharap pemerintah bergerak lebih cepat menyelesaikan berbagai hambatan yang berada dalam kewenangannya. Menurut organisasi pengusaha tersebut, langkah itu akan jauh lebih efektif dibanding hanya berfokus pada penanganan dampak PHK.
"Isu-isu yang ada di de-bottlenecking ini adalah isu-isu yang bisa dikendalikan oleh pemerintah. Jadi kalau mau diselesaikan itu bisa, ada jalannya. Namun ini harus bisa segera diselesaikan," tegas Shinta.
(fys/wur) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]