Ulas Strategi Membangun Daya Tarik EBT di Tengah Ketidakpastian

Jakarta, CNBC Indonesia - Transisi energi saat ini telah menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional dan bukan hanya sekadar agenda mitigasi perubahan iklim. Alhasil, pemerintah memasang target penambahan kapasitas pembangkit listrik yang ambisius yakni mencapai 100 gigawatt (GW) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mencapai target Net Zero Emissions (NZE).

Meski begitu, ambisi besar tersebut menghadirkan tantangan besar dari sisi pembiayaan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan kebutuhan investasi untuk merealisasikan program tersebut mencapai sekitar Rp 1.140 triliun. Dengan nilai yang besar, keberhasilan transisi energi tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan juga membutuhkan dukungan sektor keuangan dan investasi swasta.

Lantas, apakah kebijakan yang ada saat ini sudah mampu menciptakan iklim investasi yang menarik untuk mendukung percepatan transisi energi?

Di sisi lain, masih terdapat sejumlah tantangan kebijakan yang perlu mendapat perhatian. Sebagai contoh, subsidi energi fosil di dalam negeri yang masih cukup besar dinilai akan melemahkan daya saing energi baru terbarukan (EBT). Selain itu, implementasi pajak karbon yang hingga kini belum berjalan membuat pengembangan pasar karbon nasional belum optimal.

Ditambah lagi, sumber daya fiskal dan sistem keuangan dalam negeri berpotensi diarahkan untuk fokus mendukung program-program pemerintah tertentu saja. Dari luar negeri, tantangan datang seiring meningkatnya risiko geopolitik dan penguatan kurs dolar Amerika Serikat yang bisa berdampak terhadap sistem keuangan nasional.

Maka dari itu, sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan sangat dibutuhkan agar target transisi energi dapat berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi.

Untuk membahas berbagai isu tersebut, CNBC Indonesia menghadirkan diskusi EKONIKLIM, dengan tema "Orientasi Kebijakan Iklim Indonesia dari Perspektif Ekonomi dan Keuangan". Rencananya, acara ini akan diselenggarakan pada 28 Juli 2026, di Wisma Habibie & Ainun.

Rangkaian acara akan dibuka oleh Opening Speech dari Albertus Prabu Siagian (Ekonom Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia). Tak kalah menarik, agenda talkshow juga akan diisi dengan keynote speech Eddy Soeparno (Wakil Ketua Umum MPR RI), diikuti dengan talkshow dengan Hanif Faisol Nurofiq (Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI).

Jangan lewatkan program talkshow EKONIKLIM bertema "Orientasi Kebijakan Iklim Indonesia dari Perspektif Ekonomi dan Keuangan" secara eksklusif melalui CNBC Indonesia TV dan kanal cnbcindonesia.com. Sebagai informasi, acara ini didukung oleh Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, dan rekaman acara ini dapat juga dilihat di kanal Youtube berjudul EKONIKLIM.

Pantau terus cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV untuk update informasi seputar ekonomi dan bisnis.

(dpu/dpu) Add as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]