Ribuan Petani Berduyun-duyun Lumpuhkan Ibu Kota, Protes Deal Dagang AS
Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan petani India yang menolak rencana perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat (AS) melakukan aksi jalan kaki (march) secara masif menuju New Delhi pada hari Selasa (21/07/2026). Gelombang demonstrasi besar-besaran dari para produsen pangan ini menjadi tantangan serius terbaru bagi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang di saat bersamaan juga tengah menghadapi aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di ibu kota.
Mengutip laporan The Russia Today, selasa (21/07/2026), serikat-serikat petani menegaskan bahwa kesepakatan dagang yang tengah dinegosiasikan New Delhi dan Washington berpotensi menghantam keras sektor pertanian dalam negeri. Masuknya produk pangan impor asal AS dengan harga yang jauh lebih murah dikhawatirkan bakal merusak mata pencaharian petani lokal, peternak, produsen susu, hingga pedagang kecil di seluruh pelosok India.
"Tidak dapat memberlakukan kesepakatan dengan AS," tegas Menteri Perdagangan India, Piyush Goyal, mengenai sikap pemerintahannya seraya menekankan bahwa kesepakatan baru bisa berjalan setelah "kerangka kerja untuk mendapatkan keunggulan kompetitif diselesaikan."
Aksi unjuk rasa skala besar ini dipelopori oleh konsorsium organisasi petani dari negara-negara bagian wilayah utara, seperti Punjab, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh, dan Uttar Pradesh. Rombongan petani asal Punjab sempat dihadang dan dihentikan oleh barikade kepolisian di Shambhu yang merupakan perbatasan dengan Haryana, namun ribuan massa dari wilayah lain dilaporkan terus bergerak menembus jalur menuju New Delhi.
Kondisi keamanan di pusat New Delhi kian kompleks mengingat sehari sebelumnya ribuan mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Kelompok mahasiswa menggelar aksi protes menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Federal atas skandal kebocoran soal ujian masuk fakultas kedokteran tingkat nasional.
Di sisi lain, sektor agribisnis AS dilaporkan terus melakukan lobi intensif kepada pemerintahannya agar mendesak India memberikan akses pasar yang lebih luas, pemotongan tarif bea masuk, serta pelonggaran pembatasan impor untuk produk unggas, perikanan, hingga olahan susu. Pihak pemerintah India mengeklaim akan melindungi sektor rentan dan memastikan komoditas sensitif dikecualikan dari cakupan perjanjian.
Kendati demikian, para aktivis memperingatkan bahwa pembukaan kran impor di sektor pertanian dapat membawa dampak kehancuran bagi 80 juta keluarga di kawasan pedesaan. Sektor pertanian merupakan tulang punggung utama perekonomian India yang mempekerjakan sekitar 46,1% dari total tenaga kerja serta menopang hidup hampir 55% dari 1,4 miliar populasi negara tersebut.
Kelompok penolak juga mengkhawatirkan cakupan kesepakatan dagang ini pada akhirnya bakal meluas melampaui komoditas pangan hingga merambah sektor industri, perdagangan digital, e-commerce, pengadaan barang pemerintah, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), serta sektor jasa.
Eskalasi protes ini terjadi di tengah gertakan tarif perdagangan dari Washington sebagai taktik penekanan politik. Saat ini AS memberlakukan tarif 10% untuk barang-barang asal India yang masa berlakunya akan berakhir pada hari Jumat ini, setelah Mahkamah Agung AS membatalkan ancaman tarif tinggi sebelumnya.
Namun, keputusan Washington yang baru saja menjatuhkan tarif 25% terhadap produk asal Brasil memperkuat kekhawatiran bahwa AS juga akan mengenakan bea masuk yang sama kerasnya terhadap India jika perjanjian dagang tak kunjung ditandatangani.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]