Tekan Impor Bensin, RI Siapkan BBM Campur Etanol 10-20%
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah menyiapkan penerapan bensin dengan campuran etanol 10% (E10) di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi impor BBM jenis bensin.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan kajian penerapan bioetanol telah dimulai sejak 2025. Adapun, pemerintah menargetkan implementasi bertahap mulai E10 sebelum menuju E20.
"Begitu etanol kita terapkan mandatory, maka kita bisa melakukan efisiensi atau penghematan terhadap impor BBM jadi untuk bensin," kata Bahlil di Istana Negara dikutip Selasa (21/7/2026).
Meski demikian, pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol dipenuhi melalui impor. Oleh sebab itu, dalam satu hingga dua tahun ke depan fokus diarahkan pada pembangunan industri bioetanol di dalam negeri.
"Nah industrinya dimana? Yaitu bahan bakunya adalah singkong, tebu, kemudian jagung dan beberapa komoditas lain. Nah 1-2 tahun ini kita melakukan persiapan, setelah itu kita mandatory full E20," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah akan mempercepat pengembangan industri bioetanol untuk mendukung penerapan bensin campuran etanol (E10) di Indonesia.
Menurut dia, guna merealisasikan target tersebut, pemerintah membutuhkan pembangunan puluhan pabrik bioetanol baru. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya Serentak di Seluruh Indonesia Bersama TNI di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).
Prabowo menyebut Indonesia saat ini telah memiliki kemampuan menuju penerapan E10 atau bensin dengan campuran 10% etanol. Bahkan, Indonesia berpotensi meningkatkan kadar campuran etanol hingga E20.
"Saya melihat pameran tadi sudah mampu menuju E10, etanol 10, jadi bensin nanti dicampur 10% etanol tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20," ujar Prabowo dikutip Senin (20/7/2026).
Namun, ia mengakui pengembangan bioetanol masih terkendala minimnya fasilitas produksi. Saat ini Indonesia baru memiliki satu pabrik bioetanol, sehingga pemerintah memutuskan untuk membangun lebih banyak pabrik guna memenuhi kebutuhan bahan baku.
"Butuh pabrik, tadi pabriknya yang kita miliki baru 1 pabrik tadi saya putuskan kita bangun minimal 30 pabrik. Kalau perlu sampai 50 pabrik," ujarnya.
(ven/arj) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]