Breaking News! Houthi Blokir Pintu Laut Merah, Tutup Akses Arab Saudi
Jakarta, CNBC Indonesia - Milisi Houthi di Yaman yang bersekutu dengan Iran secara resmi mengumumkan pemberlakuan blokade laut total terhadap Arab Saudi. Langkah agresif ini berisiko memicu front pertempuran baru bagi Amerika Serikat (AS) dalam perang melawan Teheran, serta mengancam jalur perdagangan dan pasokan energi global di luar kawasan Selat Hormuz.
Mengutip laporan Reuters, Selasa (21/07/2026), Angkatan Bersenjata Houthi menyatakan bahwa mereka memberlakukan embargo maritim terhadap Arab Saudi dengan prinsip "mata ganti mata" yang berlaku segera. Aksi ini diklaim sebagai respons langsung terhadap pengepungan yang dinilai tidak adil dan menindas atas Yaman oleh pihak Saudi serta kerja sama Riyadh dengan rival kelompok itu yakni Pemerintahan di Sana'a yang digulingkan.
"Menyatakan embargo maritim terhadap musuh kriminal Arab Saudi, berdasarkan persamaan 'mata ganti mata', yang berlaku segera," demikian pernyataan resmi angkatan bersenjata Houthi.
Ancaman ini langsung membuat biaya asuransi pengiriman barang yang melalui Laut Merah melonjak tajam seiring meningkatnya risiko keamanan bagi kapal dagang komersial. Iran dilaporkan terus mendesak Houthi untuk menutup total gerbang Selat Bab el-Mandeb menuju Laut Merah jika AS tetap nekat menyerang infrastruktur listrik mereka.
Penutupan penuh selat tersebut diprediksi akan memangkas pasokan minyak global hingga 7% karena sebagian besar ekspor minyak Arab Saudi tidak akan bisa keluar dari kawasan tersebut, memperparah kelangkaan energi dunia yang sebelumnya telah terpangkas 10% akibat perang di Teluk.Â
Menanggapi manuver ini, Riyadh mengatakan bahwa pihaknya mengecam langkah yang diambil Houthi. Negeri Raja Salman itu mengklaim tidak melakukan tindakan kriminal yang dilakukan mereka terhadap Yaman, dan mereka hanya akan bekerja sama dengan pemerintah Yaman yang sah.
"Kerajaan memastikan bahwa kami bekerja sama dengan pemerintah Yaman yang sah untuk menghilangkan penderitaan rakyat Yaman dengan melanjutkan proyek pengembangan, menyokong dana pemerintah yang sah, serta penyediaan turunan minyak bumi untuk pembangkit listrik," tutur Kementerian Luar Negeri Saudi dikutip Arab News.
Upaya Diplomatik untuk Memulihkan Gencatan Senjata
Di balik eskalasi di jalur laut, para mediator internasional dilaporkan tengah bergerak cepat mengajukan proposal gencatan senjata selama 10 hari demi menyelamatkan kesepakatan darurat guna mengakhiri perang yang telah pecah sejak 28 Februari lalu. Menteri Dalam Negeri Iran, Eskandar Momeni, bahkan dilaporkan telah tiba di Islamabad dan meminta Pakistan untuk kembali melanjutkan peran mediasi dalam konflik ini.
Dorongan diplomatik ini bergulir setelah pasukan AS meluncurkan serangan udara malam kesembilan berturut-turut ke beberapa kota di Iran, yang dibalas oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dengan menggempur aset militer AS di Yordania, Kuwait, dan Suriah menggunakan rudal balistik serta drone.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump yang menghadapi tekanan politik domestik akibat lonjakan harga bensin pertalite pasca-penutupan Selat Hormuz oleh Iran, membela serangan udara beruntun tersebut sebagai tindakan tegas demi menghormati gugurnya tiga anggota militer AS.
"Setiap kali Iran membunuh seorang Prajurit Amerika, mereka akan membayar pembunuhan itu berkali-kali lipat! Petunjuk ini telah diteruskan kepada Sekretaris Perang Pete Hegseth, Ketua Kepala Staf Gabungan Daniel Caine, dan setiap Pemimpin di Militer," tulis Donald Trump dalam unggahan resminya di media sosial Truth Social pada hari Senin.
Konflik bersenjata berskala besar ini telah menewaskan ribuan orang, mayoritas di Iran dan Lebanon. Guna membahas jalan keluar diplomasi regional, Presiden Lebanon Joseph Aoun dijadwalkan bertemu dengan Trump di Gedung Putih pada hari Selasa untuk mempresentasikan rencana pelucutan senjata kelompok Hizbullah yang bersekutu dengan Teheran serta mengamankan penarikan mundur pasukan Israel.
Sementara itu dari front Palestina, kelompok militan Hamas pada hari Senin mengumumkan penunjukan negosiator ulung mereka, Khalil Al-Hayya, sebagai pemimpin tertinggi organisasi yang baru menggantikan kepemimpinan sebelumnya. Sejumlah pengamat menilai pergantian takhta komando ini merupakan sinyal bahwa Hamas akan mengambil sikap yang jauh lebih keras dan kaku terhadap segala bentuk tuntutan internasional yang mendesak mereka untuk melucuti persenjataan militer di Jalur Gaza.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]