Diam-Diam Israel Mau Bangun Pemukiman di Gaza, Siapkan US$400 Juta
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertahanan dan Menteri keuangan Israel mengumumkan rencana pendirian tiga pemukiman ilegal di Jalur Gaza, serta alokasi dana lebih dari US$ 400 juta (sekitar 300 juta poundsterling) untuk memperluas pembangunan di Tepi Barat yang diduduki. Di saat yang sama, komandan militer Israel untuk wilayah tersebut justru memuji pos-pos ilegal yang kerap melakukan kekerasan sebagai "mitra keamanan".
Mengutip The Guardian, menjelang pemilihan umum nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober, koalisi sayap kanan ekstrem pimpinan Benjamin Netanyahu bergegas memperluas penguasaan wilayah di Palestina yang diduduki dan mengusir warga Palestina sebelum masa jabatannya berakhir.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan berniat mendirikan tiga pos militer "Nahal" di bagian utara Gaza. Jenis komunitas militer ini selama puluhan tahun selalu menjadi jalan bagi pendirian pemukiman sipil Israel.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan bantuan sebesar 1,3 miliar syekel Israel (sekitar 318 juta poundsterling) untuk pembangunan puluhan pemukiman baru Israel di Tepi Barat yang diduduki. Menurut laporan media Israel, kabinet sebenarnya sudah menyetujui alokasi dana tersebut bulan lalu namun merahasiakannya karena diperkirakan akan mendapat penolakan dari Amerika Serikat.
Mayor Jenderal Avi Bluth, panglima pasukan Israel di Tepi Barat, menyampaikan kepada warga pos-pos ekstremis bahwa ia "menghargai upaya mereka" dan menganggap mereka sebagai mitra militer dalam urusan keamanan.
Bluth yang sendiri dibesarkan di sebuah pemukiman Tepi Barat menyampaikan hal tersebut pada hari Rabu dalam pertemuan dengan Asosiasi Pertanian - nama halus yang digunakan untuk menaungi pemukiman yang bahkan dianggap ilegal menurut hukum Israel sendiri.
Pos-pos semacam ini berperan besar dalam serangkaian aksi teror yang telah mendorong warga Palestina meninggalkan rumah dan tanah mereka di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Puluhan tokoh elit politik dan militer Israel - termasuk dua mantan perdana menteri serta mantan kepala seluruh lembaga keamanan negara tersebut - telah mengancam akan menuntut pemerintah ke jalur hukum karena dianggap mendukung terorisme Yahudi di Tepi Barat.
"Kekerasan pemukim adalah kekerasan negara," demikian pernyataan kantor hak asasi manusia PBB untuk Palestina dalam laporan terbarunya yang dirilis minggu ini. Laporan tersebut merinci bagaimana Israel memanfaatkan para pemukim untuk memimpin upaya pencaplokan wilayah, sementara ketiadaan penindakan hukum terhadap pelaku membuat kekerasan tersebut terus berkembang tanpa terkendali.
Hagit Ofran dari kelompok aktivis Israel Peace Now menyebutkan bahwa alat berat sedang beroperasi di setidaknya tujuh lokasi pemukiman yang rencananya akan sudah dihuni sebelum hari pemungutan suara. "Pemerintah sedang berlari kencang secara sembrono menjelang pemilu dengan menguras kas negara demi menciptakan kenyataan penguasaan wilayah di lapangan," ujar Ofran.
Katz memaparkan rencana pemukimannya untuk Gaza saat melakukan kunjungan ke wilayah yang dikuasai Israel di jalur tersebut. Ia juga sebelumnya telah mendesak dilakukannya pembersihan etnis di Gaza melalui pengungsian massal warga Palestina. "Saya berniat mendirikan tiga pos militer Nahal - yang juga berfungsi sebagai kesatuan pertahanan - di lokasi yang dulunya merupakan pemukiman Israel di bagian utara Gaza," ujarnya kepada stasiun televisi Channel 14.
(pgr/pgr) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]