Pengusaha Plastik Teriak-Takut Boncos, Ekonom Bongkar Data Mengejutkan
Jakarta, CNBC Indonesia - Impor produk plastik murah yang diduga dumping mulai menggerus daya saing produsen dalam negeri, terutama di tengah tingginya biaya energi dan belum adanya kepastian mengenai skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Keterlambatan kebijakan dalam penanganannya berpotensi memperburuk kondisi industri hulu karena kehilangan pasar dalam negeri dan semakin tertekan oleh persaingan harga.
"Kalau tidak segera diambil kebijakan, utilisasi di hulunya yang menjadi bermasalah. Nanti bisa turun kalau tidak mendapatkan pasar ekspor. Untuk produk PET (Polietilen Tereftalat) dan PVC (Polivinil Klorida) akhirnya terpaksa diekspor dengan harga yang marginnya mepet banget. Itu menggerus margin kita dan kalau diterus-terusin bisa boncos," kata Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono kepada CNBC Indonesia, Jumat (17/7/2026).
Tekanan industri tidak hanya datang dari membanjirnya produk impor berharga murah, tetapi juga dari biaya produksi yang masih tinggi. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha menilai perlindungan perdagangan perlu dipercepat agar industri lokal tetap mampu bersaing.
"Karena HGBT juga belum clear mau dapat berapa persennya. Kemudian dengan harga gas yang non-HGBT sekitar US$13 per MMBTU, itu cukup mengganggu daya saing kita. Apakah perlu melakukan semacam anti-dumping untuk mengantisipasi itu, sekarang masih kami hitung-hitungan, ujarnya.
Di sisi lain, struktur biaya produksi industri plastik juga membuat kenaikan harga gas memberikan dampak yang cukup besar terhadap harga jual produk. Biaya bahan baku masih menjadi komponen terbesar, disusul energi dan utilitas.
"Di komponen harga jual, sekitar 70% berasal dari bahan baku. Berikutnya energi listrik, kemudian utility. Nah utility dalam hal ini gas menjadi komponen yang paling dominan. Kontribusinya terhadap harga jual sekitar 5% sampai 10%. Jadi kalau harga gas mahal, porsinya bisa di atas 10% sehingga harga produk kita menjadi lebih mahal dan tidak bisa bersaing. Sebaliknya kalau harga gas turun, porsinya bisa mendekati 5% sehingga daya tahan industri menjadi lebih baik," sebut Fajar.
Gempuran Barang China
Di saat sisi lain, derasnya arus barang impor murah dari China disebut menjadi salah satu penyebab melemahnya kinerja sektor ini dalam beberapa tahun terakhir. Diperparah munculnya indikasi praktik dumping dan meningkatnya dugaan impor ilegal.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan industri plastik menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap tekanan tersebut.
"Apalagi dengan banjirnya impor murah dari China. Kalau kita melihat setelah pandemi, memang banyak kasus yang mengindikasikan adanya kecenderungan dumping dari China yang mempengaruhi banyak industri, termasuk industri tekstil dan produk tekstil," ujar Faisal kepada CNBC Indonesia, Jumat (17/7/2026).
Data perdagangan juga memperlihatkan tekanan terhadap industri plastik semakin besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Posisi komoditas ini masuk dalam kelompok produk yang paling banyak menghadapi dugaan impor ilegal dari China berdasarkan data perdagangan internasional.
"Kalau melihat data mirroring dari Trade Map, produk plastik dan barang dari plastik termasuk kategori yang menghadapi dugaan impor ilegal dari China paling besar. Yang paling banyak adalah mesin dan peralatan mekanik, kemudian besi baja, lalu perabot dan lampu, setelah itu plastik dan barang dari plastik. Kalau dibandingkan 2023 ke 2024, dugaan impor ilegalnya juga cenderung meningkat," kata Faisal.
Meningkatnya arus produk ilegal dinilai tidak hanya mempersempit ruang gerak produsen lokal, tetapi juga memunculkan tekanan terhadap penerimaan negara. Perbedaan struktur biaya membuat pelaku usaha dalam negeri semakin sulit mempertahankan daya saing ketika harus berhadapan dengan produk yang masuk tanpa memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.
"Di satu sisi industri dalam negeri susah bersaing karena produk impor ilegal pasti jauh lebih murah dan menggerus pangsa pasar mereka," cetusnya.
"Di sisi lain, produk impor ilegal ini tidak membayar banyak kewajiban seperti tarif impor dan lainnya sehingga berpotensi, atau bahkan mungkin sudah, berdampak pada kerugian negara dari sisi penerimaan fiskal dan APBN. Kalau dilihat secara keseluruhan di berbagai industri pada 2024, potensi impor ilegal yang masuk ke Indonesia bisa mencapai US$4,1 miliar dengan potensi kerugian negara sekitar Rp65 triliun," ujar Faisal.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]