Purbaya Soal Tambahan Anggaran IKN: Saya Ikut Petunjuk Presiden
Jakarta, CNBCÂ Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya akan mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai penganggaran proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Hal ini ditegaskanPurbaya terkait dengan permintaan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)BasukiHadimuljono soal tambahan anggaran Rp 2,7 triliun untuk melanjutkan pembangunan tahap (batch) 3 IKN.
"Yang jelas saya akan ikutin petunjuk Pak Presiden tentang anggaran untuk IKN," kata Purbaya usai makan siang bersama Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (17/7/2026).
Kendati demikian, Purbaya mengaku belum mengetahui adanya pengajuan tambahan anggaran dari sang bos otorita itu. Purbaya menegaskan akan mengecek surat permintaan yang diklaim Basuki telah diajukan sejak 18 Juni 2026 itu.
"Suratnya belum sampai ke saya, jadi saya belum tahu. Mungkin belum sampai ke saya. Saya akan pelajari ini seperti apa, belum sampai ke saya," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pembangunan tahap (batch) 3 IKN. Tambahan dana itu juga akan digunakan untuk pengelolaan aset yang telah terbangun serta pembelian lahan.
"Untuk mewujudkan pembangunan batch 3 dan kebutuhan pengelolaan aset terbangun serta pembelian tanah, kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026, pada tanggal 18 Juni 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran batch 3, dengan skema tahun jamak 2026-2028 sebesar Rp2,7 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).
Untuk tahun anggaran 2026, Otorita IKN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp5,47 triliun. Dana tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp423 miliar, belanja barang Rp732,5 miliar, dan belanja modal Rp4,3 triliun.
Basuki mengatakan, hingga 30 Juni 2026 realisasi anggaran secara akrual telah mencapai 80,2 persen. Angka tersebut telah memperhitungkan seluruh pengadaan yang dilakukan secara kontraktual.
Sementara itu, realisasi berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan Kementerian Keuangan mencapai Rp1,23 triliun atau sekitar 26,2 persen dari pagu anggaran.
Basuki juga memaparkan capaian pembangunan IKN sepanjang 2025. Dari total DIPA awal sebesar Rp10,19 triliun, anggaran yang dapat digunakan setelah penyesuaian kebijakan pemblokiran pemerintah pusat mencapai Rp9,04 triliun.
Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp8,51 triliun atau 94,13 persen. Belanja didominasi belanja modal sebesar Rp7,66 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan berbagai proyek di kawasan IKN.
Menurut Basuki, pembangunan batch 1 yang mencakup jalan-jalan utama telah rampung seluruhnya. Sementara itu, pembangunan batch 2 dengan skema tahun jamak 2025-2027 kini difokuskan pada pembangunan ekosistem gedung serta kawasan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif.
(haa/haa) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]