Pengusaha Teriak Bahaya, Barang China Banjiri RI-Harga Dibanting Murah
Jakarta CNBC Indonesia - Industri petrokimia nasional menghadapi tekanan baru setelah produk bahan baku plastik impor asal China membanjiri pasar domestik dengan harga yang jauh lebih murah. Pelaku industri mengingatkan kondisi tersebut mulai mengganggu kinerja perusahaan, memaksa pengurangan jam kerja, hingga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila tidak segera diantisipasi pemerintah.
Lonjakan impor bahan baku plastik dari China terjadi pada sejumlah komoditas utama seperti polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), hingga polyethylene terephthalate (PET). Produk impor tersebut diduga masuk dengan praktik dumping sehingga dijual jauh di bawah harga pasar.
"Impor bahan baku plastik PE, PP, PVC, dan PET dari China kenaikannya cukup tinggi secara volume. Mereka juga banting harga sehingga produknya lebih murah dibandingkan yang lain," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono kepada CNBC Indonesia, Rabu (8/7/2026).
Tekanan terhadap industri hulu semakin berat karena perusahaan tidak hanya menghadapi persaingan harga dari produk impor, tetapi juga masih dibebani tingginya biaya energi, terutama harga gas industri yang dinilai belum kompetitif. Situasi tersebut membuat ruang keuntungan produsen dalam negeri terus menyusut.
"Kalau tidak segera diambil kebijakan, utilisasi industri hulu akan turun. Untuk PET dan PVC kami terpaksa ekspor dengan margin yang sangat tipis, sehingga terus menggerus keuntungan perusahaan. Ditambah lagi kepastian HGBT belum jelas dan harga gas non-HGBT sekitar US$13 per MMBtu sangat mengganggu daya saing industri," ujarnya.
Fajar menuturkan kebutuhan bahan baku plastik di Indonesia sebenarnya masih sangat besar. Namun keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri membuat pasar domestik tetap bergantung pada impor, sehingga produk murah dari luar negeri semakin mudah masuk dan menguasai pasar.
"Permintaan PE di Indonesia sekitar 2 juta ton, sementara pasokan dalam negeri baru sekitar 1,2 juta ton sehingga masih ada impor sekitar 800-900 ribu ton. Untuk PP, kebutuhan mencapai sekitar 2,1 juta ton, tetapi pasokan domestik baru sekitar 900 ribu ton sehingga impor masih sekitar 1,2 juta ton," katanya.
Dampak persaingan tersebut mulai dirasakan pelaku industri. Sejumlah perusahaan, kata Fajar, telah mengurangi jam operasional pabrik untuk menekan biaya produksi. Langkah itu memang belum sampai memicu PHK di industri hulu, tetapi aktivitas usaha pendukung mulai terdampak.
"Di industri hulu memang belum ada PHK, tetapi pengurangan jam kerja sudah mulai terjadi. Yang sebelumnya menggunakan sistem shift kini berubah menjadi harian. Kalau kondisi ini terus berlangsung tentu bisa berujung pada PHK. Sementara tenaga kerja tidak langsung seperti bongkar muat, logistik, dan perusahaan pendukung lainnya sudah mulai mengalami pengurangan aktivitas," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan praktik dumping yang terus berlangsung berpotensi menghambat masuknya investasi baru di sektor petrokimia. Menurutnya, investor cenderung menunggu hingga kondisi pasar kembali kondusif.
"Kalau praktik dumping terus dibiarkan, investor akan menunda investasi baru sampai masalah ini selesai. Bisa jadi minat investasi baru muncul lagi setelah 2030, tetapi saat itu industri yang sudah ada bisa lebih dulu rontok. Karena itu pemerintah harus segera mengambil langkah pengenaan anti-dumping agar industri dalam negeri tetap bertahan dan iklim investasi tidak semakin memburuk," pungkasnya.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]