Kekuatan Nuklir Asia Diduga Beli Akses ke Gedung Putih Lewat Kripto
Jakarta, CNBC Indonesia - Keputusan Pakistan menjalin kerja sama dengan perusahaan kripto milik keluarga Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai bukan semata soal pengembangan aset digital. Sejumlah analis menilai langkah itu menjadi pintu bagi Islamabad untuk mempererat hubungan politik dengan pemerintahan Trump, di tengah keuntungan fantastis yang diraih sang presiden dari bisnis kriptonya.
Laporan keuangan Trump yang dirilis pekan ini menunjukkan bisnis kripto keluarganya, World Liberty Financial (WLF), menghasilkan lebih dari US$500 juta atau sekitar Rp8,95 triliun (kurs Rp17.900/US$) hanya dari penjualan token sepanjang tahun lalu.
Menurut ekonom sekaligus komentator asal Karachi, Khurram Husain, keuntungan terbesar salah satu negara Asia yang memiliki senjata nuklir tersebut justru bukan berasal dari proyek kripto.
"MoU itu hanyalah instrumen untuk mendapatkan akses. Tidak ada dasar kebijakan yang nyata. Akses adalah perhitungannya, dan itu membuahkan hasil yang luar biasa," ujarnya kepada Al Jazeera, dikutip Minggu (5/7/2026).
Pakistan menjadi salah satu negara pertama yang menggandeng WLF. Pada Januari lalu, Kementerian Keuangan Pakistan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan SC Financial Technologies, afiliasi WLF, untuk menjajaki penggunaan stablecoin USD1 dalam transaksi pembayaran lintas negara. Penandatanganan itu disaksikan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Kepala Angkatan Darat Pakistan Asim Munir.
Namun, hampir enam bulan setelah penandatanganan, belum ada implementasi nyata dari kerja sama tersebut. Pejabat Pakistan mengonfirmasi belum ada proyek percontohan, lisensi operasional, maupun transaksi yang menggunakan stablecoin USD1. Meski demikian, sejumlah analis menilai nilai diplomatik dari kesepakatan tersebut jauh lebih besar dibanding manfaat ekonominya.
Profesional perbankan dan keuangan asal Kanada, Ibrahim Khalil, mempertanyakan urgensi penggunaan stablecoin baru tersebut.
"Mengapa orang menggunakan USDT sejak awal, padahal Pakistan menerima remitansi dalam jumlah rekor melalui sistem perbankan dan transfer kini berlangsung sangat cepat? USD1 tidak akan menyelesaikan persoalan itu jika tetap melibatkan saluran perbankan," katanya.
Data Bank Sentral Pakistan menunjukkan remitansi resmi ke negara itu mencapai US$38,3 miliar atau sekitar Rp685,6 triliun pada tahun fiskal lalu, naik 27% dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Pada Mei saja, arus remitansi mencapai US$4,25 miliar atau sekitar Rp76,1 triliun, sementara bank sentral memperkirakan total remitansi tahun ini akan melampaui US$42 miliar atau sekitar Rp751,8 triliun.
Di sisi lain, Pakistan juga terus mempercepat pembangunan regulasi aset digital. Pemerintah telah membentuk Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA) melalui Undang-Undang Aset Virtual yang disahkan pada Maret. Regulator baru itu bertugas menerbitkan lisensi bagi perusahaan kripto serta memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin.
Seorang eksekutif senior perbankan Pakistan yang enggan disebutkan namanya mengatakan MoU dengan WLF sejatinya hanya bersifat eksploratif.
"Perjanjian ini merupakan dialog teknis dan berbagi pengetahuan, tanpa komitmen untuk menerapkan stablecoin tertentu. Arsitektur regulasi jauh lebih penting daripada siapa mitra bisnisnya," ujarnya.
Meski manfaat ekonominya masih diperdebatkan, hubungan Pakistan dengan lingkaran Trump terlihat semakin erat. Setelah kerja sama kripto tersebut, Pakistan menominasikan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian atas perannya meredakan ketegangan dengan India. Trump juga menerima Asim Munir di Gedung Putih, sementara Wakil Presiden AS JD Vance memuji peran Pakistan dalam membantu upaya mediasi antara Washington dan Teheran.
Khalil menilai rangkaian perkembangan itu menunjukkan bahwa kerja sama kripto lebih banyak berfungsi sebagai instrumen diplomasi ketimbang inovasi finansial. "Intinya, seluruh upaya ini merupakan pembayaran untuk mendapatkan akses," katanya.
(tfa/luc) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]