Purbaya Bedah APBD Jateng, Ini Penjelasannya!
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah masih tetap terjaga di tengah ketidakpastian kondisi global.
Purbaya menjelaskan APBD Jawa Tengah sepanjang Semester I-2026, pos pendapatan daerah telah terealisasi sebesar 46,56% dari target yang telah ditetapkan dan tumbuh 13,33% secara tahunan (year-on-year). Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 52,06% dari target yang ditetapkan pemerintah.
"Hal ini menunjukkan peran APBN yang tetap optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik," kata Purbaya dalam kunjungannya ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Semarang I, dikutip dari siaran pers, Jumat (3/7/2026).
Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tercatat sebesar 5,89%, mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang ditopang oleh aktivitas industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat.
Perbaikan kondisi ekonomi tersebut turut didukung oleh postur APBN yang semakin sehat seiring berkembangnya sektor industri di Jawa Tengah.
"Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat," terang Purbaya.
Selain itu, dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah terus mendorong inovasi digitalisasi penerimaan
daerah.
Salah satunya melalui pelaksanaan joint research bersama local expert untuk mengkaji optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi.
Kabupaten Blora menjadi salah satu daerah percontohan melalui implementasi sistem e-Parkir di Pasar Sidomakmur yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan penerimaan.
Purbaya menyampaikan apresiasi atas peran aktif seluruh jajaran Kemenkeu di daerah yang terus menjaga kualitas pelaksanaan APBN sekaligus mengawal berbagai program prioritas pemerintah.
"Keberhasilan program-program prioritas Presiden memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat," ujar Purbaya.
Menkeu menegaskan bahwa APBN harus terus dijaga sebagai instrumen fiskal yang sehat, responsif, dan akuntabel untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.
Salah satu fokus utama yang masih perlu mendapat perhatian adalah optimalisasi kinerja belanja APBD agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin maksimal.
"Kami akan terus berkomitmen menjaga kesehatan fiskal, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, serta mendorong berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah," pungkas Purbaya.
(haa/haa) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]