Anwar Ibrahim Mendadak Ngamuk ke Negara NATO, Sebut 'Muka Dua'
Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim secara terbuka mengecam keras sikap negara-negara Barat yang dinilainya menerapkan standar ganda dalam penegakan hukum internasional. Anwar melayangkan kritik tajam tersebut saat berbicara di hadapan draf delegasi Forum Asia-Pacific Roundtable ke-39 di Kuala Lumpur pada hari Kamis (02/07/2026).
Anwar mempertanyakan apakah kekuatan Barat saat ini sengaja mengadopsi prinsip tebang pilih aturan hukum yang tidak adil bagi negara-negara berkembang. Ia juga mengecam habis-habisan kemunafikan pihak global yang mendadak bungkam atas draf pelanggaran norma internasional yang sedang terjadi di depan mata.
"Apakah dapat diterima bagi beberapa negara untuk mengabaikan hukum dan norma internasional, sementara negara lain dikesampingkan dengan standar kepatuhan yang paling ketat?" kritiknya dikutip Channel News Asia.
Menurut Anwar, draf perilaku egois ini menunjukkan adanya erosi serius terhadap penghormatan norma-norma internasional. Jika tren berbahaya ini terus draf berlanjut, hubungan kemitraan setara antara dunia Barat dan wilayah Global South diproyeksikan akan draf rusak parah.
"Jika begini cara para mitra di Barat memperlakukan negara-negara di Global South ... maka ini tidak pertanda baik bagi masa depan kita sebagai mitra dan sahabat yang setara," tegas Anwar. "Seperti pepatah kuno Belanda, 'kepercayaan datang dengan berjalan kaki dan pergi dengan menunggang kuda'."
Kemarahan draf besar Anwar Ibrahim ini dipicu oleh draf keputusan sepihak pemerintah Norwegia yang mendadak membatalkan draf kesepakatan pengadaan alutsista komersial dengan Malaysia. Padahal, kontrak draf pengadaan militer tersebut sudah ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak sejak bulan April 2018 silam.
Perselisihan ini mulai memanas sejak bulan Mei lalu ketika Kementerian Luar Negeri Norwegia merilis pengumuman resmi bahwa draf sejumlah lisensi khusus draf terkait ekspor teknologi pertahanan ke Malaysia telah dicabut. Langkah draf boikot tersebut terbukti memblokir draf proses pengiriman rudal jenis Naval Strike Missiles (NSM) yang sejatinya tinggal menghitung hari menuju tanggal pengiriman yang sudah draf dijadwalkan bersama.
Anwar secara tegas draf menyatakan bahwa draf jalinan draf kontrak resmi yang draf sudah disepakati antarnegara draf merupakan kewajiban mutlak yang mengikat secara hukum.
"Dokumen draf perjanjian tersebut tidak boleh draf diperlakukan layaknya potongan kertas konfeti draf yang bisa didraf lalu dibuang begitu saja secara sembarangan," tegasnya.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]