MARKET DATA

Qodari Beberkan Cara Pemerintah Cegah Pemadaman Listrik Terulang Lagi

Emir Yanwardhana,  CNBC Indonesia
02 July 2026 19:25
Kepala Badan Komunikasi Presiden (Bakom).M. Qodari. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Kepala Badan Komunikasi Presiden (Bakom).M. Qodari. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M. Qodari membeberkan upaya pemerintah untuk menjaga sistem kelistrikan nasional, agar gangguan seperti pemadaman listrik di Jawa-Bali tidak kembali terulang.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pasokan energi primer, peningkatan kesiapan pembangkit listrik, hingga percepatan transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT).

Qodari mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menginstruksikan PT PLN (Persero) untuk memastikan seluruh kebutuhan energi primer tersedia sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

"Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama," jelas Qodari dalam keterangan resmi, Kamis (2/7/2026).

Menurut Qodari, berbagai langkah tersebut tidak hanya mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa pascagangguan, tetapi juga memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pasokan listrik.

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada 25 Juni 2026 telah mengumpulkan seluruh pemilik badan usaha pembangkitan, baik dari PLN Group maupun Independent Power Producer (IPP), guna memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kinerja operasional pembangkit, khususnya di Sistem Jawa-Bali.

Ke depan, lanjut Qodari, pemerintah akan memperketat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan.

"Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan, agar kondisi serupa dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan," katanya.

Di sisi lain, Qodari juga melihat adanya dampak dari dinamika ekonomi global, fluktuasi harga energi, dan nilai tukar Rupiah teradap Dolar AS, terhadap sektor ketenagalistrikan.

Pasalnya, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dipengaruhi asumsi makro terutama nilai tukar, Indonesian Crude Price (ICP), dan inflasi.

"Kenaikan pada variabel - variabel tersebut berpotensi meningkatkan BPP tenaga listrik, terutama karena sebagian komponen biaya operasional termasuk pembelian bahan bakar khususnya batu bara, gas dan BBM serta pembelian listrik swasta masih menggunakan formula berbasis USD. Selain itu pengembalian pinjaman luar negeri dalam valas juga mempengaruhi biaya operasional perusahaan," katanya.

Namun menurut Qodari, dari kondisi ini masih belum akan mengganggu layanan penyediaan tenaga listrik, karena pemerintah telah mengalokasikan subsidi listrik untuk mengakomodasi perubahan asumsi makro itu.

Adapun untuk mengantisipasi dampak perubahan itu, pemerintah dan PLN telah melakukan berbagai langkah mitigasi. Seperti efisiensi operasional, pengelolaan risiko nilai tukar atau hedging terhadap kurs, optimalisasi pemanfaatan energi primer domestik, serta diversifikasi bauran energi.

"Sejak 21 Juni 2026 tidak terjadi lagi pemadaman akibat kekurangan daya. Daya mampu pasok tercatat sebesar 28.625 MW, lebih tinggi dari beban puncak 27.929 MW, dengan cadangan operasi 695 MW atau berstatus siaga," katanya.

Percepat Pengembangan EBT

Selain memperkuat sistem yang telah ada, pemerintah juga menyiapkan pengembangan kapasitas pembangkit listrik melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. Dalam periode tersebut, direncanakan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 Giga Watt (GW).

Dari total kapasitas tersebut, sebanyak 42,6 GW atau sekitar 61% berasal dari energi baru terbarukan. Sementara itu, sistem penyimpanan energi, seperti baterai dan PLTA pumped storage, akan menyumbang 10,3 GW atau sekitar 15%.

"Sementara pembangkit fosil sebesar 16,6 GW atau 24% akan didominasi pembangkit berbahan bakar gas untuk menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem," imbuhnya.

(wia) Add logo_svg as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos PLN Blak-blakan Alasan Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa


Most Popular
Features