MARKET DATA

Zulhas Jelaskan Alasan Banyak Koperasi Merah Putih di Gunung-Laut

Martyasari Rizky,  CNBC Indonesia
02 July 2026 15:05
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto saat konferensi pers usai acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
Foto: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto saat konferensi pers usai acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), di kantor pusat KKP, Jakarta, Kamis (2/7/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara soal kritik terhadap keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maupun Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai tersebar di lokasi tak lazim, mulai dari wilayah pegunungan hingga kawasan pesisir.

Menurut Zulhas, konsep Koperasi Desa/Kelurahan maupun Kampung Nelayan Merah Putih memang bukan dibangun sebagai supermarket atau pusat ritel modern, melainkan sebagai offtaker hasil produksi desa sekaligus infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan dan program ke masyarakat.

"Membangun Koperasi Desa Merah Putih 80 ribu itu gimana? Nggak gampang. Mengubah budaya itu tidak gampang. Konsep Kopdes (Koperasi Desa) itu pak Presiden (Prabowo Subianto) ingin ekonomi tumbuh dari desa. Intinya pemberdayaan," kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di kantor pusat KKP, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

"Seperti dulu, warung-warung itu di desa nggak boleh ritel modern. Itu dulu hanya sampai di ibu kota, tapi yang ingin dipercepat sekarang oleh bapak presiden, ingin dibangun 80 ribu desa itu, koperasi itu memang gagasan beliau besar sekali dan fundamental pak," sambungnya.

Zulhas lalu menanggapi sorotan publik yang mempertanyakan keberadaan koperasi desa maupun kampung nelayan di daerah pegunungan maupun di kawasan pesisir. Menurut dia, lokasinya justru disesuaikan dengan kebutuhan desa dan fungsi ekonominya.

"Banyak sekali kata-kata 'ini kok koperasi ada di gunung Koperasi Desa, Kampung Nelayan Merah Putih di laut ya, di pantai. Memang seharusnya di mana? Karena dia melayani kepentingan desa itu sebagai offtaker. Yang kedua, itu infrastruktur pemerintah, bukan supermarket," jelas dia.

Ia menegaskan, ke depan Koperasi Desa/Kelurahan maupun Kampung Nelayan Merah Putih akan memegang peran penting sebagai simpul distribusi bantuan pemerintah di tingkat desa. Mulai dari bantuan sosial, beras, alat pertanian, hingga sarana produksi, disebut akan dikelola melalui koperasi desa agar pemanfaatannya lebih merata.

"Apa itu infrastruktur pemerintah? Nanti Kopdes itu yang akan menyalurkan bantuan beras 10 kg, itu nanti Kopdes. Nanti Kopdes yang akan mengelola sehingga semua orang bisa pakai, tidak hanya untuk kelompok. Jadi nanti bantuan untuk desa akan diserahkan di situ. Itu sebagai infrastruktur pemerintah," terangnya.

Wanti-Wanti Titiek Soeharto

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto turut menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program-program yang sudah dibangun pemerintah pusat, termasuk Kampung Nelayan maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Titiek meminta kepala daerah tidak membiarkan infrastruktur dan program yang sudah digelontorkan pemerintah berhenti sebagai proyek seremonial semata. Menurut dia, fasilitas yang telah dibangun harus benar-benar dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Pada kesempatan ini kami menitipkan pesan penting kepada para gubernur, bupati, walikota, dan seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya daerah yang telah memperoleh dukungan program. Infrastruktur dan program yang telah dibangun harus dijaga, dimanfaatkan, dan dikembangkan secara sungguh-sungguh agar tidak berhenti sebagai simbol pembangunan semata, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang menggerakkan produksi, pengolahan, pemasaran, penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan," kata Titiek.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa diperkuat agar program-program tersebut benar-benar memberi dampak ekonomi yang nyata.

"Saya berharap rakornas ini menghasilkan langkah konkret, komitmen bersama, dan keselarasan antara kebijakan pusat dengan pelaksanaan di daerah," ujarnya.

"Dengan koordinasi yang kuat, dukungan anggaran yang memadai, dan pengawasan yang berkelanjutan, sektor kelautan dan perikanan optimis menjadi penggerak ekonomi dan ketahanan pangan nasional," sambung dia.

(dce) Add logo_svg as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menko Pangan Buka-bukaan Soal Koperasi Desa Merah Putih, Ada Apa?


Most Popular
Features