Dipimpin Dasco, Ini Hasil Lengkap Rapat DPR, DEN, Kemenkeu & BI!
Jakarta, CNBC Indonesia - Para pimpinan DPR pada pagi hingga siang hari, Senin (29/6/2026) mengadakan pertemuan khusus dengan sejumlah pejabat yang bertanggung jawab menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hadir di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Ketua Komisi XI Mukhamad Misbkhun, hingga Ketua Banggar Said Abdullah. Sedangkan dari sisi pemerintah yakni Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, serta Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu.
Seusai pertemuan, Dasco mengatakan, pertemuan ini merupakan rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR untuk menjaga tren pertumbuhan ekonomi Indonesia, di tengah terus berkecamuknya ketidakpastian ekonomi global.
"Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini," ujar Dasco saat memberikan keterangan pers.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan serta Dewan Ekonomi Nasional, bersama dengan Bank Indonesia kata dia telah menetapkan komitmen untuk menerapkan sejumlah solusi kebijakan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan, dalam pertemuan itu seluruhnya sepakat bahwa pemerintah memerlukan respons kebijakan yang fokus menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek.
Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global yang muncul saat ini lebih dipicu oleh gejolak harga komoditas strategis, seperti minyak mentah akibat konflik di Timur Tengah. Masalah itu ia tegaskan dapat memicu tekanan inflasi yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.
"Ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting menjaga kestabilan makro ekonomi di jangka pendek karena kita sudah melihat dampak ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya ke inflasi dan daya beli di masyarakat. Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro," ucap Mari.
Mari mengatakan, untuk menjaga stabilitas ekonomi secara makro itu maka dibutuhkan langkah dari sisi fiskal maupun moneter, termasuk koordinasinya. Di sinilah peran Bank Sentral atau BI dan Kemenkeu untuk meramu kebijakan yang menjaga daya beli masyarakat.
Di sisi lain, ia mengatakan, pemerintah dan otoritas moneter juga perlu untuk mengakomodir masalah penguatan kepercayaan investor, terutama yang dampaknya terlihat jelas terhadap tekanan kurs rupiah dalam menghadapi dolar Amerika Serikat( AS).
"Pelemahan rupiah lebih dari peers kita, berarti kita harus waspadai bagaimana menjaga issue confidance dan trust dan itu tak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil masing-masing lembaga yang bertanggung jawab," kata Mari.
BI Gelontorkan Dana Jaga Likuditas
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, untuk menjaga untuk mengakomodir masalah stabilitas makro, BI ia sebut telah fokus menjaga kecukupan likuiditas di sistem perekonomian.
"Kalau kita lihat di akhir bulan Mei ekspansi yang kami lakukan sekitar Rp 600 triliun maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp 1.000 triliun, khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar valas kita," kata Destry.
Sementara itu, untuk menjaga stabilitas kurs secara khusus, BI ia tegaskan telah melakukan penyesuaian kebijakan moneter melalui kenaikan BI rate sebanyak 100 basis points hingga kini bertengger di level 5,75%.
Selain itu, BI juga kata dia telah melakukan upaya untuk menyesuaikan harga instrumen operasi moneter untuk menyerap aliran modal asing masuk ke dalam negeri. Ini termasuk untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik.
"Dalam satu bulan di bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan sehingga secara year to date dari Januari hingga 26 Juni, inflow yang masuk untuk di portofolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar USD," paparya.
Kemenkeu Tempatkan Dana Rp281 T di Himbara
Sementara itu, dari sisi Kementerian Keuangan, fokus yang dilakukan ialah menjaga stabilitas fiskal tetap terkendali sesuai batas aman yang tertuang dalam UU Keuangan Negara, misalnya defisit APBN yang tetap terkendali di kisaran 3% PDB.
"Kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik. Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7% dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3% jadi masih sangat terjaga," kata Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.
APBN yang sehat menurutnya sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.
Dengan stabilitas fiskal yang hingga kini terus terjaga, pemerintah kata Juda juga bisa berkontribusi untuk menjaga likuditas di sistem perekonomian tetap terjaga, supaya ekonomi Indonesia dapat mempertahankan tren pertumbuhannya.
Salah satu upaya dalam menjaga likuiditas itu ialah menempatkan kembali dana Rp281 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana sebesar Rp100 triliun juga disiagakan jika perbankan tiba-tiba membutuhkan.
"Setelah dievaluasi diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin Rp 281 triliun akan dikembalikan lagi Rp 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026," papar Juda.
"Di samping itu ada tambahan Rp 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit," tegasnya.
Menurut Juda, kontribusi Kemenkeu untuk menjaga likuditas ini diperlukan karena perbankan telah mengatakan bahwa pertumbuhan kredit perlu untuk terus dijaga pertumbuhannya demi menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
"Karena informasi dari perbankan permintaan kredit itu masih cukup tinggi tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit," ujar Juda.
"Dan diperkirakan kemarin di bulan Mei kredit tumbuh 11,5%. Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan," tuturnya.
(arj/arj) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]