Ada Ancaman PHK di Industri, Bahlil Turun Tangan Gercep Lakukan Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak cepat merespons keluhan pelaku industri terkait harga gas industri yang belakangan memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan operasional. Bahkan hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan berdasarkan arahan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pihaknya langsung menggelar rapat koordinasi bersama PT PGN, SKK Migas, Kementerian Perindustrian, dan para pelaku industri pengguna skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada hari ini.
"Iya membahas (harga gas), dan bagaimana kita sesuai arahan beliau, menuntaskan terkait dengan masalah HGBT," kata Laode ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (26/6/2026).
Menurut Laode, rapat ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah menyelesaikan persoalan implementasi HGBT, termasuk menyiapkan revisi Keputusan Menteri (Kepmen) terkait HGBT.
"Jadi, intinya suplai dari sisi hulu sama kebutuhan di sisi industri itu kita matching-kan agar tidak ada lagi perbedaan yang kemudian di kemudian hari diklaim sebagai kekurangan pasokan," ujarnya.
Laode menegaskan pihaknya ingin memastikan ketersediaan gas bagi industri tetap aman. Karena itu, ESDM tengah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kemampuan pasokan dari hulu dan kebutuhan masing-masing sektor industri.
Ia juga meluruskan isu yang berkembang mengenai kenaikan harga gas. Menurut dia, kenaikan yang terjadi belakangan bukan berasal dari harga gas pipa yang disalurkan melalui skema HGBT, melainkan dari liquefied natural gas (LNG) di pasar internasional.
"Jadi, jangan sudah terjadi kekurangan baru industrinya melakukan klaim bahwa oh, ini kita kekurangan HGBT nih, padahal belum tentu seperti itu kenyataannya," kata Laode.
Dia menjelaskan kenaikan harga LNG dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah dunia serta dinamika global. Karena itu, ketika harga crude meningkat harga LNG juga ikut mengalami kenaikan.
Meski begitu, ia mengatakan terdapat potensi penurunan harga LNG ke depannya. Menurutnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mengarahkan agar pihaknya berkoordinasi dengan PT PGN untuk mengkaji komponen-komponen biaya yang masih dapat disesuaikan.
"Jadi, saat ini pun Kepmen HGBT-nya itu akan kita revisi sesuai arahan Pak Menteri. Itu kira-kira," katanya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan serikat buruh yang menjadi bagian Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menggelar pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi salah satu hal yang dibahas adalah permasalahan suplai gas industri.
"Ada beberapa masalah berkaitan dengan masalah suplai gas ke industri kita yang sudah kami koordinasikan, dan sesuai dengan petunjuk dari bapak presiden untuk segera mencari jalan keluar, yang mungkin dalam satu - dua hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan - kegiatan di sektor yang membutuhkan gas," katanya.
"Terutama di sektor industri dapat berjalan sebagaimana seharusnya," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wa mengungkapkan dari data asosiasinya ada 55.000 pekerja pabrik yang terancam di PHK. Bahkan satu perusahaan sudah ditutup adalah PT Granito.
"Tiga hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di-PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis yang dapat saya katakan sangat kritis," kata Andi Gani.
Lebih lanjut, menurutnya ada permasalahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dibahas, menurutnya hal ini juga menyimpan potensi PHK yang bekerja.
"Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar PHK di 150.000 pekerja, tetapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat," tuturnya.
"Saya pastikan pemerintah berada di pihak buruh dan juga pengusaha, win-win solution. Dan mudah-mudahan hari Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB," tambahnya.
Seperti diketahui, industri keramik disebut menghadapi tekanan berat akibat menipisnya pasokan gas industri. Berdasarkan data yang dihimpun asosiasi, realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) Januari hingga Mei 2026 hanya mencapai sekitar 47,5% dari kebutuhan yang telah ditetapkan.
Kekurangan pasokan tersebut membuat industri harus mencari alternatif melalui LNG regasifikasi yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan gas bumi tertentu (HGBT). Saat ini harga LNG regasifikasi disebut telah mencapai sekitar US$20,5 per MMBTU. Akibatnya, biaya gas yang ditanggung industri keramik melonjak hingga rata-rata US$15-16 per MMBTU, jauh di atas harga HGBT yang dipatok sebesar US$7 per MMBTU.
(pgr/pgr) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]