Breaking: Irak Ancam Keluar dari OPEC
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Irak tengah mempertimbangkan opsi untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Ini jik kelompok produsen minyak tersebut tidak mengizinkan Baghdad untuk meningkatkan kuota produksi minyaknya secara signifikan.
Kebocoran informasi sensitif dari internal produsen minyak terbesar kedua di OPEC ini, dikonfirmasi oleh sejumlah sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut pada hari Kamis. Mengutip laporan eksklusif Reuters, jajaran pejabat senior Kementerian Minyak Irak menyatakan bahwa "pemerintah sedang bergulat dengan krisis keuangan hebat akibat perang Iran" yang memblokir jalur ekspor strategis di Selat Hormuz.
Selama masa sulit ini, Baghdad sebenarnya berniat untuk tetap bertahan di dalam aliansi. Tetapi mereka menuntut Arab Saudi dan sekutu OPEC lainnya untuk memperlakukan usulan kenaikan kuota pasokan energi mereka dengan tingkat keseriusan yang paling tinggi.
"Arab Saudi dan sekutu OPEC lainnya harus memperlakukan masalah ini dengan sangat serius. Jika gagal, Irak akan terpaksa mempertimbangkan semua opsi yang tersedia," ungkap senior Kementerian Minyak Irak ke laman tersebut, dikutip Jumat (26/6/2026).
Saat didesak mengenai apakah opsi angkat kaki dari OPEC sudah dibahas matang di tingkat kabinet, pejabat tersebut menyatakan bahwa langkah ekstrem itu masih terlalu dini untuk diambil saat ini. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Minyak Irak langsung merilis pernyataan resmi yang menyebut bahwa kabar mengenai rencana pengunduran diri Baghdad dari OPEC sama sekali tidak mencerminkan posisi resmi dari pemerintah Irak saat ini.
Sinyal ancaman dari Irak ini muncul di saat aliansi OPEC+ yang mempertemukan negara-negara OPEC dengan Rusia sedang melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kapasitas produksi minyak mentah milik seluruh anggota. Penilaian kapasitas tersebut nantinya akan digunakan sebagai garis dasar acuan produksi untuk tahun 2027, yang menjadi tolok ukur utama dalam penetapan jatah kuota harian.
Sebagai catatan sejarah, Irak merupakan salah satu dari lima negara pendiri yang melahirkan OPEC di ibu kota Baghdad pada tahun 1960 silam. Mundurnya negara ini akan menjadi pukulan telak kedua bagi OPEC setelah Uni Emirat Arab (UEA) memutuskan keluar dari aliansi kurang dari dua bulan lalu.
Berdasarkan data internal, kuota resmi Irak untuk bulan Juli dipatok sebesar 4,378 juta barel per hari. Namun realisasi di lapangan merosot tajam menjadi hanya 1,48 juta barel per hari pada Mei akibat hambatan logistik pasca-penutupan Selat Hormuz.
Pemerintah Irak menegaskan bahwa mereka sedang fokus memulihkan seluruh fasilitas infrastruktur pelayaran minyak agar bisa segera kembali ke kapasitas ekspor penuh. Perdana Menteri (PM_ Irak Ali al-Zaidi yang baru menjabat sejak Mei menegaskan bahwa pembangunan kembali fondasi ekonomi dan penarikan investasi asing akan menjadi agenda utama pemerintahannya, termasuk mendesak OPEC agar memberikan kuota yang adil sesuai jumlah populasi masyarakatnya.
"Irak sedang bekerja untuk memulihkan kapasitas ekspor minyak penuhnya dan bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak hingga 7 juta barel per hari selama beberapa tahun ke depan," jelas juru bicara pemerintah Irak, Haider al Aboudi.
Meskipun otoritas Arab Saudi dan pimpinan OPEC memilih bungkam, seorang sumber industri minyak dari Rusia menilai gertakan politik dari Baghdad ini tidak akan menjadi ancaman besar yang mampu merusak draf kesepakatan OPEC+. Pihak Rusia menilai pemberian sedikit kelonggaran kuota tambahan bagi Irak justru bisa membantu menjaga keseimbangan internal aliansi, di mana harga minyak dunia sempat langsung bergerak turun ke bawah level US$ 73 (Rp 1,19 juta) per barel sesaat setelah laporan internal Irak ini bocor ke publik.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]