Kemenperin Bantah 2 Pabrik Komponen Otomotif Jepang di RI Mau Cabut
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian membantah kabar yang menyebut 2 pabrik komponen otomotif di Jawa Timur akan hengkang ke Vietnam. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta.
Menurut Setia, hingga saat ini kedua pabrik komponen otomotif tersebut masih beroperasi normal dan tidak ada kabar yang menyebutkan mereka akan hengkang ke Vietnam.
"Setelah kami konfirmasi, mereka tidak ada isu relokasi. Mereka masih produksi normal," tegas Setia kepada CNBC Indonesia, Rabu (24/6/2026).
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan ada 2 perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur tepatnya di Pasuruan dan Mojokerto berinisial PT J dan PT S terancam hengkang ke Vietnam. Apabila ini terjadi, ribuan pekerja bisa terkena dampaknya.
Said Iqbal belum mau menyebutkan nama kedua perusahaan tersebut. Hingga kini, perusahaan masih melakukan dialog dengan para pekerja mengenai keberlanjutan usahanya.
"Belum bisa disebut nama lengkap perusahaannya karena sedang proses dialog dengan serikat pakerja," ungkap Said Iqbal kepada CNBC Indonesia, Senin (22/6/2026).
Said Iqbal menyebut Vietnam dibidik kedua perusahaan tersebut karena Vietnam tengah fokus pada pengembangan mobil listrik.
 Ilustrasi Pabrik Mobil. (Dok. Freepik/TRAIMAK.BY) Foto: Ilustrasi Pabrik Mobil. (Dok. Freepik/TRAIMAK.BY) |
"Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam," tuturnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, beberapa langkah akan ditempuh. Salah satunya melakukan negosiasi terhadap 2 perusahaan tersebut.
"Serikat pekerja akan bernegosiasi dengan perusahaan untuk meyakinkan agar tidak pindah ke Vietnam. Dari situ saya akan berkomunikasi dengan DPR dan Presiden untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada pengembangan industri mobil listrik di Indonesia," bebernya.
Said Iqbal menegaskan bahwa strategi yang digunakan adalah mendatangi langsung lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan PHK, bukan menunggu persoalan membesar.
"Saya mengajak strateginya bukan menunggu, tetapi datang. Pemerintah bersama serikat buruh, terutama KSPI, sudah melakukan mitigasi awal untuk memastikan tidak adanya PHK," ujarnya
Ia mencontohkan kasus yang terjadi di PT Amos di Cilincing, Jakarta Utara.
"Di PT Amos, perusahaan garmen asal Korea Selatan, saya datang bersama Dirjen PHI. BPJS pekerja sempat dihentikan, tetapi setelah kami datang, BPJS harus dihidupkan kembali dan sekarang sudah aktif lagi," tuturnya.
Ia juga menjelaskan bahwa proses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sedang berjalan.
"Besoknya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan datang dan bertemu perusahaan bersama Desk Ketenagakerjaan Polri. Saya juga menghadap Kapolri dan bertemu pemilik perusahaan. Saat ini sudah ada titik terang. Perusahaan bersedia membayar pesangon dan nilainya sudah hampir mencapai titik temu," sebutnya.
Menurut Said Iqbal, pola mitigasi seperti ini akan memudahkan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.
"Mitigasi seperti ini memudahkan kerja-kerja penyelamatan industri sekaligus memastikan pekerja tetap bekerja dan hak-haknya tetap terlindungi," pungkasnya.
(wur/wur) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]