Dana Mulai Cair, Tito Minta Rehabilitasi Pascabanjir Sumatra Dikebut
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai mempercepat realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada November 2025 lalu. Dari total kebutuhan anggaran yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto untuk program pemulihan hingga 2028, sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) sudah mulai menerima pencairan dana dan diminta segera mempercepat pelaksanaan program di lapangan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, sebagian besar K/L telah mengajukan kebutuhan anggaran rehab-rekon 2026 kepada Kementerian Keuangan. Dari jumlah tersebut, katanya, lima K/L telah menerima pencairan dana.
"Itu totalnya Rp39,8 triliun, sebagian besar sudah mengajukan ke Kementerian Keuangan, ada lima yang sudah dicairkan, artinya sudah ditransfer. Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan, mudah-mudahan secepatnya. Tadi kami mohon dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah untuk mempercepat proses, dan juga Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) untuk mempercepat proses pengajuan tersebut," kata Tito dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (18/9/2026).
"Kalau sudah ditransfer maka kita speed-nya akan kencang sekali," sambungnya.
Tito menjelaskan, Presiden Prabowo telah mengeluarkan direktif yang menyetujui total anggaran rehab-rekon sebesar Rp100,1 triliun hingga 2028. Anggaran tersebut akan disalurkan secara bertahap, yakni Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Ia menuturkan, anggaran tersebut melibatkan 33 kementerian dan lembaga (K/L), terdiri dari 23 K/L utama yang menangani langsung kebutuhan masyarakat terdampak, serta 10 K/L pendukung.
"Presiden sudah mengeluarkan direktif menyetujui total anggaran selama tiga tahun Rp100,1 triliun, yang terbagi menjadi tiga tahapan, di tahun 2026 Rp38,9 triliun, tahun 2027 sebanyak Rp32,9 triliun dan di tahun 2028 sebanyak Rp28,2 triliun," ujarnya.
Sambil menunggu pencairan anggaran pusat berjalan penuh, pemerintah daerah diminta memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya telah disalurkan pemerintah pusat.
Tito mengatakan, total TKD tambahan sebesar Rp10,6 triliun telah diterima seluruh pemerintah daerah terdampak sejak 5 Mei lalu. Dana tersebut terdiri dari Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp2,3 triliun untuk Sumatra Barat, dan Rp6,1 triliun untuk Sumatra Utara.
"Nah sambil paralel menunggu, istilahnya bahasa kami, kapal besarnya mesin besarnya ini turun dengan anggaran hampir Rp40 triliun ya 2026, pemerintah daerah kan sudah mendapatkan Rp10,6 triliun dan sudah tuntas 5 Mei 2026 yang lalu. Saya cek semua tanda terimanya, tiga provinsi seluruh kabupaten/kotanya itu mendapatkan TKD tambahan transfer keuangan daerah. Itu perintah langsung Bapak Presiden Rp10,6 triliun," jelas Tito.
Karena itu, ia meminta kepala daerah segera menggunakan anggaran tersebut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendesak di wilayah masing-masing.
"Nah ini kami melakukan rapat dengan langsung, saat itu Selasa yang lalu di Banda Aceh, dengan Pj Gubernur dan seluruh bupati walikota, agar anggaran ini betul-betul segera bergerak, bermanfaat, dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang urgen (mendesak) di daerah masing-masing," ujarnya.
Selain dana dari pemerintah pusat, sejumlah daerah juga memberikan bantuan hibah antardaerah untuk mempercepat pemulihan wilayah yang mengalami kerusakan berat. Tito menyebut pemerintah daerah di Sumatra Utara memberikan bantuan total Rp240 miliar kepada sejumlah daerah terdampak di Aceh.
Sementara itu, pemerintah daerah di Sumatra Barat turut menyalurkan bantuan Rp23 miliar untuk daerah terdampak di Aceh.
Ke depan, pemerintah akan terus mendorong percepatan pencairan anggaran pusat, sekaligus memastikan dana yang telah tersedia segera dikonversi menjadi program pemulihan di lapangan.
"Sekarang ini dengan anggaran TKD yang ada, daerah-daerah saya dorong ya untuk bisa bergerak menggunakan TKD masing-masing," tutur dia.
"Kemudian yang dari K/L, yang sudah anggaran cair seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ya, tadi kita minta untuk segera speed lebih kencang lagi gitu," kata Tito.
Adapun bagi Kementerian/Lembaga yang masih dalam proses pencairan di Kementerian Keuangan, ia mengatakan, dirinya sudah meminta Kemenkeu segera mereview, supaya pemerintah pusat bisa segera bergerak dalam melakukan rehab-rekon pasca bencana di Aceh dan Sumatra beberapa waktu lalu.
"(Bagi K/L) yang belum atau masih proses, kita minta Menteri Keuangan untuk tolong segera di-review, dan kemudian kalau sudah pas memenuhi syarat segera ditransfer ke K/L-nya, agar KL-nya bergerak," pungkasnya.
 Potret banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. (Tangkapan Layar Video Instagram/masinton) Foto: Potret banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. (Tangkapan Layar Video Instagram/masinton) |
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]