Pilot Project Digitalisasi Bansos 42 Daerah Tunggu Arahan Prabowo
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan akan memperluas percontohan (pilot project) untuk digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos), termasuk untuk bantuan sosial (bansos).
Luhut mengatakan sebanyak 42 kabupaten/kota bakal menjadi daerah piloting tersebut, untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan yang lebih luas.
"Tadi kami sepakat, ada 42 kabupaten/kota yang mau menjadi piloting, termasuk satu kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan," kata Luhut dalam konferensi pers, Rabu (17/6/2026).
Luhut menambahkan, pihaknya sudah mengajukan tanggal agar Presiden Prabowo Subianto bisa melihat pilot project terkait digitalisasi perlinsos tersebut.
"Kami sudah jadwalkan dan sepakat, nanti tanggal 6, 7, 8, 9 Juli, Presiden Prabowo dapat melihat langsung piloting ini antara di Surabaya, Banyuwangi, atau Bali," lanjut Luhut.
Luhut pun berharap pemerintah daerah (pemda) dari 42 kabupaten/kota tersebut bisa mendaftarkan paling lama akhir Juli 2026.
"Kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran," terang Luhut.
Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup 9 kecamatan dan 14 kelurahan/desa.
Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 KK telah mendaftar melalui portal, dibantu lebih dari 700 agen pendamping yang terdiri dari ASN, petugas PKH/TKSK, tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma.
Luhut pun mengatakan penerapan digitalisasi ini dilakukan menunggu keputusan Presiden Prabowo. Namun Dia berharap digitalisasi ini dapat serentak dilakukan pada Oktober-November 2026.
"Harapannya, nanti pada Oktober atau November 2026, Presiden Prabowo bisa launching secara nasional di 541 kabupaten," terangnya.
Dalam jangka panjang, Luhut yakin perbaikan ketepatan sasaran bansos melalui digitalisasi ini diproyeksikan membuka potensi efisiensi belanja sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun, setara US$10 miliar hingga US$15 miliar.
Angka tersebut merupakan estimasi strategis, bukan penghematan yang telah terealisasi, dan masih bergantung pada kualitas data serta keberhasilan perluasan. Setiap perubahan data wajib memiliki jejak audit yang jelas.
(haa/haa) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]