MARKET DATA

Ada Digitalisasi Bansos Negara Hemat Rp260 T, Luhut: Korupsi Berkurang

Chandra Dwi Pranata,  CNBC Indonesia
17 June 2026 13:10
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan saat menyampaikan keterangan kepada media usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Tangkapan Layar Youtube/Sekretariat Preside
Foto: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan saat menyampaikan keterangan kepada media usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Tangkapan Layar Youtube/Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, digitalisasi bantuan sosial (bansos) akan membuat efisiensi belanja negara hingga ratusan triliun.

Luhut mengatakan, dalam jangka panjang, perbaikan ketepatan sasaran penyaluran bansos melalui sistem digital berbasis AI ini akan membuka potensi efisiensi belanja sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun, setara US$10 miliar hingga US$15 miliar.

"Itu akan membuat efisiensi dan kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, atau sangat kurang untuk korupsi," kata Luhut seusai menggelar Rapat Koordinasi Piloting Digitalisasi Bansos di 42 kabupaten atau kota di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Meski begitu, ia menekankan, angka tersebut merupakan estimasi strategis, bukan penghematan yang telah terealisasi, dan masih bergantung pada kualitas data serta keberhasilan perluasan. Setiap perubahan data wajib memiliki jejak audit yang jelas.

Dalam kesempatan itu, Luhut turut menekankan efisiensi yang tercipta karena program digitalisasi bansos maupun digitalisasi sistem layanan pemerintahan (GovTech) akan mencegah ruang korupsi bagi para birokrat, sehingga penghematan belanja negara akan lebih besar.

"Jadi bahkan saya kira bisa menghemat ribuan triliun, mungkin Rp 1.500 triliun, mungkin Rp 2.000 triliun, angkanya besar, ada tadi datanya, saya nggak ingat semua. Karena, kebocoran dan juga seperti tadi yang Presiden bilang critical mineral, itu sangat terkontrol," papar Luhut.

(arj/arj) Add logo_svg as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Luhut Klaim Digitalisasi Bansos Tak Pakai APBN, Kok Bisa?


Most Popular
Features