Mantan Menkeu Usul ke Prabowo: SDA RI Harus Dikelola Pemerintah
Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai pengelolaan kekayaan alam di Indonesia memang harus dipegang oleh pemerintah untuk lebih mengoptimalkan penerimaan hingga nilai tukar rupiah, dibandingkan diberikan kepada swasta.
"Kita kuat kok kita dengan sumber-sumber alam kita, tapi dikasihkan ke swasta. Swastanya taruhnya (uang) di luar negeri, luar negeri yang enak," ucapnya di acara KONEKSI CNBC Indonesia dikutip Kamis (11/6/2026).
Sementara itu, swasta bisa saja ikut mengelola dengan porsi yang lebih kecil, misalnya dengan saham 20%.
"Yang penting itu adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Pasal 33 ada, ya harus kita laksanakan," ujarnya.
Langkah lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat nilai tukar rupiah menurut Fuad adalah dengan melakukan sekuritisasi tambang emas sebagai langkah mempertahankan kekuatan nilai tukar rupiah dalam jangka panjang.
Fuad bercerita adalah salah satu potensi emas di daerah Wabu yang menurut studi bisa melampaui Freeport. Dirinya mengatakan bahwa tambang emas di sana bisa disekuritisasi dengan denominasi rupiah.
"Sekuritisasi untuk mempertahankan jangka panjangnya nilai tukar rupiah," imbuh Fuad.
Fuad mengatakan selama ini kekayaan alam di Indonesia sudah terlalu banyak dicuri dan dirampas oleh pihak-pihak pencuri yang sangat merugikan Indonesia.
"Jadi kalau melalui pemerintah supaya dolarnya masuk pemerintah, ada wujudnya, rupiah menguat," ujarnya.
Dirinya memberikan contoh saat era presiden Soeharto menerapkan pasal 33 UUD tersebut, utamanya untuk komoditas minyak dan gas bisa mengoptimalkan cadangan devisa.
Begitu juga misalnya di luar negeri, seperti Arab Saudi, di mana pengelolaan sumber daya alam dipegang oleh pemerintah dapat mempertebal cadangan devisa sehingga memperkuat nilai tukar riyal terhadap dolar.
Fuad mengatakan bahwa saat ini sudah banyak pencuri yang menggerogoti kekayaan Indonesia.
Hal ini bisa terlihat dari dua indikator kasat mata, yakni pertumbuhan ekonomi dan tax ratio.
Misalnya saja era presiden Jokowi, kata Fuad, di mana mulai menggalakkan tambang dan sawit sebagai pendorong ekonomi, namun hasilnya pertumbuhan ekonomi tetap di 5% dan tax ratio menjadi single digit.
"Karena apa? Mereka nyurinya itu kelewatan juga. Sawit bilangnya sekian juta hektare, nyatanya berlipat sebenarnya. Kalau tambangnya juga, sampai diakui oleh pemerintah, kan ada ribuan tambang ilegal. Tambang ilegalnya begitu banyak. Yang pegang izin pun tambang ilegal juga. Udah lah yang itu hutan lindung, kubat saja gitu," ujarnya.
"Sampai udah berlubang-lubang, kubangan di Kalimantan, kalau kita lihat dari atas, di Sulawesi, Sumatra banjir, itu mereka sudah tidak ada rasa simpati pun kepada Republik Indonesia. Sudah kelewatan."
Namun, meskipun sudah banyak kasus pencurian hingga pemerintah mengakui sudah banyak tambang ilegal, Fuad memandang pemerintah tidak tegas dalam menindak. Hal ini membuat para pencuri tetap berani melakukan tindakan ilegal.
"Salahnya itu satu, kita tidak melakukan penegakan hukum dengan baik. Kalau ada orang salah, diakomodasi," imbuhnya.
(mij/mij) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]