Bappenas Beri Fakta Pahit: RI Terjebak di Middle Income Trap 33 Tahun
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri PPN/ Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut, Indonesia masih terbelanggu oleh jebakan pendapatan kelas menengah sejak tahun 1993. Artinya, sudah 33 tahun, Indonesia berada dalam middle income trap dan belum juga mampu melompat jadi negara berpendapatan tinggi.
"Indonesia memang sudah keluar dari kategori low income tetapi belum mampu melompat menjadi negara berpendapatan tinggi," ujarnya dalam rapat bersama Komisi XI di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Rachmat mengungkapkan, belajar dari situasi krisis sebelumnya, seperti krisis tahun 1998 hingga pandemi COVID-19, fondasi ekonomi masih perlu diperkuat. Sebab, Indonesia masih rentan terhadap guncangan yang berdampak pada perekonomian.
"Memang sekarang kita masih berat tetapi catatan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu akan memberi arah yang semakin kuat. Karena itu, pertumbuhan tinggi diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, meningkatkan income per capita yang makin tinggi, memperluas kesempatan kerja dan memperkuat daya saing industri kita," jelasnya.
Ia menyebut, Pemerintah memiliki sejumlah target yang harus tercapai pada tahun 2029 mendatang. Hal itu tertuang dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang terdiri dari 60 program. Program tersebut tersebar dalam kluster mencakup pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
"Dari 8 kluster ini, kita buat dalam 60 program nyata dan intinya 8 kluster ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Kami mencoba membuat saling berhubungan pangan, berhubungan dengan gizi, gizi berhubungan dengan pendidikan, pendidikan terhubung dengan produktivitas, produktivitas terhubung dengan industri, industri menciptakan lapangan kerja, dan dalam konteks seperti ini akan terjadi penurunan jumlah orang miskin, sekaligus juga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas," jelasnya.
Ia menuturkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027 dirancang sebagai suatu ekosistem pembangunan, bukan sekedar kumpulan kegiatan. Pelaksanaan PKPN dirancang secara terintegrasi agar dampaknya holistik terhadap pembangunan.
"Seperti contoh dalam kawasan pangan terintegrasi, pemerintah tidak hanya mendorong produksi pangan, tetapi juga memastikan standar mutu, pendampingan petani, produktivitas kawasan, serta dukungan infrastruktur yang berjalan dalam satu kesatuan dilakukan dengan multi-kementerian, multi-lembaga," paparnya.
Menurutnya, dengan cara ini, PKPN tidak hanya menghasilkan output kegiatan, tetapi membangun ekosistem pangan yang lebih produktif, saling terhubung, dan saling berdampak langsung pada masyarakat.
Ia melanjutkan, prinsip yang sama diterapkan pada pembentukan 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi tidak cukup hanya dibentuk secara administratif, tetapi juga agar menjadi penggerak ekonomi desa. Koperasi perlu didukung prasarana digital, prasarana kelengkapan data yang akurat, akses pembiayaan, rantai nilai, sarana produksi, pendampingan pelatihan, kelembagaan yang kuat, serta tata kelola yang harus terus-menerus diperkuat.
"Karena itu, program ini melibatkan berbagai kepentingan lembaga secara terpadu. Pesannya jelas, PKPN memastikan program prioritas tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mengunci dalam satu ekosistem pembangunan yang saling memperbaiki untuk tujuan pembangunan yang lebih luas. Dalam pengertian ini, intervensi menjadi manfaat dan dari program menjadi penggerak ekonomi rakyat," sebutnya.
Bappenas mencatat, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2027 yang mana Pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2027 berada di kisaran 5,8% hingga 6,5%. Angka tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga momentum menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029.
Dalam dokumen sasaran pembangunan RKP 2027, pemerintah menargetkan GNI per kapita mencapai US$5.800 hingga US$5.840. Selain itu, intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) ditargetkan turun hingga 39,57%, sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diproyeksikan berada pada angka 76,84.
Di sisi kesejahteraan sosial, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dapat ditekan ke kisaran 6,0% hingga 6,5% pada 2027. Sementara itu, kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0%. Pemerintah juga menargetkan rasio gini berada pada rentang 0,362 hingga 0,367, sebagai indikator berkurangnya ketimpangan pendapatan.
Adapun tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun ke kisaran 4,30% hingga 4,87%. Pemerintah menetapkan sasaran Indeks Modal Manusia sebesar 0,575.
"Jadi, arah 2027 memastikan pertumbuhan menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan yang lebih merata," ucapnya.
Selain itu, sejumlah indikator pembangunan lainnya juga ditargetkan mengalami perbaikan, antara lain Indeks Kesejahteraan Petani yang dipatok pada level 0,8038 serta proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 40,81%.
 (Dok. Bappenas) Foto: (Dok. Bappenas) |
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]