Menperin Minta Tambahan Anggaran Rp 1,59 Triliun ke DPR, untuk Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian menghadapi tantangan besar pada 2027. Di tengah target pertumbuhan industri manufaktur yang ditetapkan pemerintah, pagu indikatif kementerian justru mengalami penurunan signifikan.
Padahal sektor industri tetap menjadi penggerak dalam pembangunan ekonomi nasional dan hilirisasi.
"Kami mendukung pelaksanaan prioritas nasional melalui berbagai agenda utama antara lain hilirisasi komoditas prioritas, pengembangan industri strategis, penguatan industri halal dan UMKM halal, transformasi industri digital, efisiensi sumber daya, serta program dekarbonisasi industri menuju industri hijau," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (10/6/2026).
Pemerintah telah menetapkan sejumlah target bagi sektor manufaktur pada 2027, yakni mencakup pertumbuhan industri pengolahan, peningkatan investasi, ekspor manufaktur, hingga penciptaan lapangan kerja. Namun di anggaran yang ada justru semakin menyempit.
 Rapat Kerja Kemenperin dengan Komisi VII di DPR RI, Rabu (10/6/2026). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Foto: Rapat Kerja Kemenperin dengan Komisi VII di DPR RI, Rabu (10/6/2026). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) |
"Pada tahun 2027 kami memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 2,01 triliun atau turun sebesar Rp 488,16 miliar setara 19,5% dibandingkan pagu awal tahun 2026," ujar Agus.
Penurunan anggaran semakin berat karena porsi belanja pegawai dan operasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Akibatnya, alokasi yang dapat digunakan untuk program pengembangan industri menjadi semakin terbatas.
"Kalau kita lihat dari tahun 2023 hanya 25%, kalau kita lihat dari anggaran indikatif 2027 meningkat ke 73,19%. Artinya belanja non-operasional yang sebelumnya 74,365 turun menjadi sekitar 26,81 persen," jelasnya.
Karena itu Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah dan DPR. Tambahan anggaran akan digunakan untuk restrukturisasi mesin industri, penguatan IKM, hilirisasi sumber daya alam, pendidikan vokasi, hingga pengembangan sistem informasi industri.
"Oleh karena itu kami mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 1,59 triliun untuk memperkuat pelaksanaan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi peningkatan produktivitas, daya saing, program hilirisasi, penguatan industri kecil menengah, pengembangan sumber daya manusia industri, serta transformasi industri nasional," terang Agus.
(fys/wur) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]