Negara Kacau Balau-Tuntut Presiden Mundur, AS Siap "Cawe-Cawe"
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump menunjukkan dukungan terbuka kepada Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, di tengah gelombang demonstrasi antipemerintah yang terus meluas di negara Amerika Selatan tersebut. Washington bahkan mengindikasikan bahwa aksi protes yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir dapat dianggap sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
Sikap tersebut disampaikan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, melalui media sosial. Dalam pernyataannya, Hegseth menegaskan bahwa militer Amerika Serikat menolak segala bentuk upaya menggulingkan pemerintahan Paz.
Pernyataan itu menjadi sinyal terbaru bahwa pemerintahan Trump berencana mempertahankan peran aktifnya dalam isu politik dan keamanan di kawasan Amerika Latin.
Ia kemudian mengaitkan para demonstran dengan kelompok yang disebut Washington sebagai narko-teroris, istilah yang digunakan pemerintahan Trump untuk menyebut jaringan perdagangan narkotika.
"Amerika Serikat sedang mengawasi. Bolivia tidak boleh membiarkan dirinya jatuh ke dalam perangkap status quo lama dominasi narkoterorisme di kawasan ini," tulis Hegseth, dikutip Sabtu (6/6/2026).
Adapun sejak kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan keduanya pada 2025, Trump telah mengusung kebijakan luar negeri yang lebih ekspansif terhadap kawasan Amerika Latin. Pemerintahannya secara terbuka menyebut seluruh Belahan Barat sebagai wilayah yang berada dalam lingkup kepentingan keamanan Amerika Serikat.
Pada Januari lalu, United States Department of State menulis dalam unggahan media sosial: "Ini adalah belahan bumi KITA, dan Presiden Trump tidak akan membiarkan keamanan kita terancam."
Pemerintahan Trump juga telah menetapkan sejumlah jaringan kriminal di Amerika Latin sebagai organisasi teroris.
Awal tahun ini, Trump meluncurkan inisiatif keamanan bernama Americas Counter Cartel Coalition atau A3C yang berada di bawah payung program Shield of the Americas.
Program tersebut bertujuan mempertemukan pemerintahan-pemerintahan sayap kanan di kawasan untuk bekerja sama dalam isu keamanan, pemberantasan kejahatan, dan perdagangan narkoba.
Rodrigo Paz termasuk salah satu pemimpin yang menghadiri pertemuan perdana A3C pada Maret lalu.
Di dalam negeri, pemerintahan Paz menghadapi tantangan besar sejak awal masa jabatannya. Paz terpilih dalam putaran kedua pemilihan presiden Bolivia pada Oktober tahun lalu, mengakhiri hampir dua dekade kekuasaan partai Movement for Socialism atau MAS.
Salah satu langkah awal pemerintahannya adalah memulihkan hubungan dengan AS yang terputus sejak 2008. Hubungan kedua negara memburuk pada masa lalu akibat perselisihan mengenai kebijakan antinarkotika Washington yang agresif serta berbagai isu politik lainnya.
Bolivia sendiri merupakan produsen koka terbesar ketiga di dunia. Tanaman koka merupakan bahan baku utama kokain, tetapi juga memiliki fungsi tradisional dalam pengobatan dan ritual masyarakat Andes.
Karena itu, serikat petani koka masih menjadi kekuatan politik yang sangat berpengaruh di Bolivia. Namun sejumlah kebijakan awal Paz justru memicu kekhawatiran kelompok tersebut.
Pada Mei lalu, pemerintah terpaksa mencabut undang-undang reforma agraria bernama Ley 1720 setelah petani khawatir aturan itu akan memungkinkan lahan kecil mereka dikonsolidasikan menjadi kepemilikan yang lebih besar.
Keputusan Paz menghapus subsidi bahan bakar juga memicu kemarahan publik. Kebijakan tersebut menyebabkan harga bensin melonjak di tengah kondisi ekonomi Bolivia yang sudah mengalami tekanan selama bertahun-tahun.
Negara itu menghadapi penurunan cadangan devisa, sementara ekspor gas alam, salah satu komoditas utama Bolivia, terus menurun.
Demonstrasi Meluas, Jalanan Lumpuh
Sejak Mei, aksi protes berlangsung hampir setiap hari di berbagai wilayah Bolivia. Para demonstran memblokade jalan raya, melumpuhkan transportasi, dan beberapa kali bentrok dengan aparat keamanan.
Sebagian peserta aksi bahkan secara terbuka menuntut Rodrigo Paz mengundurkan diri dari jabatannya. Namun pemerintah menolak kemungkinan tersebut.
Menghadapi tekanan yang semakin besar, Paz melakukan perombakan kabinet dan mengumumkan pemotongan gaji dirinya sebesar 50%. Langkah itu dilakukan sebagai upaya meredakan kemarahan masyarakat.
Pada 27 Mei, parlemen Bolivia memberikan lampu hijau kepada militer untuk diterjunkan menghadapi para demonstran dan membubarkan blokade jalan. Meski demikian, aksi protes tidak mereda dan terus berlangsung hingga kini.
(luc/luc) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]