Geger Presiden Mau Dilengserkan, Bisa Diberhentikan Jika Tak Mundur
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan politik terjadi di Hungaria. Bahkan, Presiden negara itu, kini hendak dilengserkan.
Mengutip CNNÂ International Senin (1/6/2026), konflik muncul antara Perdana Menteri (PM) Hungaria Peter Magyar dan Presiden Tamas Sulyok. Magyar mengancam akan menempuh jalur hukum untuk memberhentikan Sulyok apabila kepala negara tersebut tetap menolak mundur dari jabatannya.
"Saya telah memberitahu presiden bahwa jika dia mempertahankan pendiriannya dan tidak mengundurkan diri, saya akan menyampaikan usulan legislatif kami kepada anggota parlemen Tisza dan kami akan segera memulai prosedur yang diperlukan," kata Magyar usai bertemu dengan Sulyok pada Senin (1/6/2026), seperti dikutip CNN International.
Magyar sendiri, merupakan pemimpin Partai Tisza yang berhaluan tengah-kanan. Sebelumnya, ia berhasil mengalahkan Viktor Orban dalam pemilu April lalu.
Sejak menjabat, ia berjanji untuk mengganti sejumlah pejabat yang ditempatkan oleh pemerintahan Orban selama 16 tahun terakhir. Ini termasuk posisi presiden yang sebagian besar bersifat seremonial.
Menurut Magyar, proses legislasi untuk memberhentikan Sulyok diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan. Ia menegaskan pemerintah akan menggunakan mayoritas dua pertiga kursi di parlemen untuk mengubah konstitusi demi memaksa Sulyok meninggalkan jabatannya.
Magyar juga menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya membersihkan institusi negara dari pihak-pihak yang dianggap berkontribusi terhadap pelemahan supremasi hukum dan demokrasi selama era Orban.
Di sisi lain, Sulyok kembali menolak desakan untuk mengundurkan diri. Presiden berusia 70 tahun yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) Hungaria itu menilai rencana pemerintah dapat memicu krisis konstitusional.
"Krisis konstitusional yang akan muncul akan memperdalam perpecahan dalam masyarakat dan merusak reputasi internasional demokrasi Hungaria," tulis Sulyok melalui akun Facebook resminya.
Partai Fidesz yang dipimpin Orban juga mengecam langkah Magyar. Mereka menuding perdana menteri mengeluarkan ultimatum yang tidak sesuai hukum dan menegaskan bahwa Sulyok masih menjalankan mandat sahnya yang berlaku hingga 2029.
Sulyok terpilih sebagai presiden pada awal 2024 melalui dukungan mayoritas anggota parlemen dari Fidesz. Sebelumnya, ia juga menduduki jabatan Ketua Mahkamah Agung setelah dipilih oleh parlemen yang dikuasai Fidesz pada 2016.
Meski peran presiden di Hungaria lebih banyak bersifat simbolis, kepala negara memiliki kewenangan untuk mengembalikan rancangan undang-undang ke parlemen atau mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut dapat memperlambat bahkan menghambat agenda reformasi yang tengah didorong pemerintahan Magyar.
(tfa/sef) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]