Pengusaha Wanti-Wanti Gelombang PHK Ancam RI, Sektor Ini Paling Rentan
Jakarta, CNBC Indonesia - Dunia usaha mulai menghitung dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia terhadap aktivitas produksi dan ketenagakerjaan. Pelaku industri menilai tekanan biaya yang meningkat berpotensi menghambat perekrutan tenaga kerja baru hingga memicu perlambatan ekonomi.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sutrisno Iwantono mengatakan perusahaan saat ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Di satu sisi bunga pinjaman meningkat, sementara di sisi lain kemampuan masyarakat untuk berbelanja belum sepenuhnya pulih.
"Kalau produknya adalah produk yang sasarannya konsumen dengan daya beli tinggi, saya kira mereka bisa pass through kenaikan biaya itu kepada konsumen. Tapi kalau sektornya ritel, tekstil, manufacturing, UMKM dan sejenisnya, ini akan sulit," kata Sutrisno kepada CNBC Indonesia, Jumat (22/5/2026).
Sektor yang pasarnya sangat kompetitif tidak memiliki ruang besar untuk menaikkan harga jual.Â
Akibatnya, perusahaan akan lebih memilih memangkas margin keuntungan dan melakukan efisiensi agar tetap bertahan. Langkah efisiensi tersebut pada tahap awal belum tentu berbentuk pemutusan hubungan kerja atau PHK.
"Bagi perusahaan PHK itu bukan jalan pertama yang dilakukan karena kondisi saat ini juga sudah sangat efisien penggunaan tenaga kerja. Paling-paling yang dilakukan kemudian menahan ekspansi," ujarnya.
Dampak awal terhadap pekerja kemungkinan akan terasa melalui pengurangan lembur dan melambatnya perekrutan karyawan baru. Tekanan bisa semakin berat apabila suku bunga tinggi berlangsung hingga tiga atau empat kuartal ke depan.
Sutrisno juga mengingatkan bahwa pekerja kontrak dan pekerja musiman biasanya menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampak perlambatan usaha. Karena itu, pemerintah diminta memberi perhatian khusus kepada sektor padat karya.
"Kalau kondisinya semakin sulit dalam tiga kuartal atau empat kuartal ke depan maka banyak pekerja-pekerja musiman dan pekerja kontrak yang terkena duluan sebelum mencapai PHK," katanya.
APINDO pun meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi melalui kebijakan fiskal dan subsidi tertentu. Dukungan tersebut dianggap penting agar dunia usaha tetap mampu menjaga keberlangsungan operasional di tengah biaya pinjaman yang naik.
"Kita masih memerlukan dukungan pemerintah untuk memberikan bantuan pada sektor-sektor yang terdampak, baik berupa keringanan suku bunga ataupun melalui kebijakan fiskal seperti subsidi pajak dan spending pemerintah yang lebih terarah," kata Sutrisno.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]