Negara Chaos Tertekan Krisis, Presiden Ini Reshuffle Kabinetnya
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan rencana perombakan kabinet di tengah gelombang protes besar yang terus mengguncang negara Amerika Selatan tersebut. Langkah itu diambil ketika tekanan terhadap pemerintah makin kuat dan tuntutan agar dirinya mundur dari jabatan terus bermunculan setelah berminggu-minggu demonstrasi meluas terjadi di berbagai wilayah.
Dalam konferensi pers pada Rabu (20/5/2026) waktu setempat, Paz mengakui pemerintahannya perlu melakukan perubahan agar lebih mampu merespons keresahan masyarakat.
"Kami perlu menata ulang kabinet yang harus mampu mendengar," kata Paz, dilansir Al Jazeera.
Sejak mulai menjabat pada November lalu, Paz menghadapi penolakan keras terhadap kebijakan restrukturisasi ekonomi yang ia dorong, termasuk pemangkasan subsidi bahan bakar yang memicu kontroversi luas. Bolivia sendiri saat ini disebut tengah menghadapi salah satu krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade terakhir.
Kebijakan ekonomi berbasis pasar bebas yang diusung Paz memicu kemarahan kelompok masyarakat luas. Ribuan petani, buruh, pekerja tambang, hingga guru turun ke jalan untuk memprotes reformasi pemerintah.
Gelombang demonstrasi juga menandai perubahan besar arah politik Bolivia setelah pelantikan Paz mengakhiri hampir dua dekade pemerintahan kubu Movement for Socialism (MAS), kelompok sosialis yang sebelumnya mendominasi politik negara itu.
Kerusuhan pun kembali pecah di ibu kota La Paz awal pekan ini ketika polisi antihuru-hara bentrok dengan demonstran. Situasi keamanan di sejumlah titik dilaporkan memanas akibat blokade jalan dan aksi massa yang terus berlangsung.
Meski mengakui adanya keresahan publik, pemerintah Paz justru menilai aksi-aksi tersebut berbahaya dan mengancam demokrasi.
Menteri Luar Negeri Bolivia Fernando Aramayo mengatakan pada hari yang sama bahwa demonstrasi massal dan pemblokiran jalan bertujuan mengguncang stabilitas negara.
Ia menyebut aksi tersebut dimaksudkan untuk mengacaukan situasi nasional dan "mengganggu tatanan demokrasi".
Di tengah meningkatnya ketegangan, mantan Presiden Bolivia Evo Morales ikut memberikan dukungan terhadap gerakan protes. Morales, tokoh kiri yang masih memiliki pengaruh besar dalam politik Bolivia, disebut berada di belakang sebagian kekuatan oposisi terhadap pemerintah saat ini.
Pemerintah Paz menuduh Morales ikut memicu kerusuhan dan memperkeruh keadaan politik nasional. Morales sendiri saat ini menghadapi tuduhan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dan surat perintah penangkapan telah diterbitkan terhadap dirinya.
Namun para pendukung Morales menilai kasus tersebut bermuatan politik dan merupakan upaya sistematis untuk menyingkirkannya dari panggung politik Bolivia.
Situasi di Bolivia juga mulai menarik perhatian internasional. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Rodrigo Paz. Kemenangan Paz sebelumnya memang dipandang sebagai bagian dari gelombang pergeseran politik ke kanan di kawasan Amerika Latin.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan Washington berdiri di belakang pemerintahan Bolivia saat ini.
"Jangan ada kesalahpahaman. Amerika Serikat berdiri penuh mendukung pemerintahan konstitusional Bolivia yang sah," kata Rubio melalui unggahan media sosial pada Rabu.
"Kami tidak akan membiarkan para kriminal dan pengedar narkoba menggulingkan pemimpin yang dipilih secara demokratis di belahan bumi ini," lanjutnya.
Ketegangan diplomatik juga melebar ke Kolombia. Rodrigo Paz melontarkan kritik keras terhadap Presiden Kolombia Gustavo Petro, yang selama ini dikenal kerap berselisih dengan pemerintahan kanan di kawasan Amerika Latin.
Pemicunya adalah pernyataan Petro yang menyebut aksi demonstrasi di Bolivia sebagai sebuah "pemberontakan rakyat".
Sebagai respons, Kementerian Luar Negeri Bolivia mengusir duta besar Kolombia yang kemudian dibalas serupa oleh pihak Bogota.
Â
(luc/luc) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]