Dibuka di Jatim, Ini Target Gerakan Pengendalian Inflasi Nasional
Jakarta, CNBC Indonesia - Gerakan pengendalian inflasi pangan perlu diperkuat. Terutama dengan semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) selama ini terbukti mampu menjaga stabilitas inflasi nasional. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy).
Sementara itu, inflasi kelompok volatile food juga tetap terkendali sebesar 3,37% (yoy), berada dalam kisaran sasaran 3,0%-5,0% sebagaimana kesepakatan pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (29/1).
Bank Indonesia pun kembali meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur. GPIPS merupakan penguatan dari program pengendalian inflasi sebelumnya yang dikenal sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Melalui GPIPS, program pengendalian inflasi pangan dirumuskan selaras dengan program prioritas untuk mencapai ketahanan pangan, energi, dan finansial.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan GPIPS merupakan gerakan strategis mengorkestrasi inflasi. Di mana angka inflasi ditargetkan 2,5 plus/minus 1% pada 2026.
"Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan itu jadi bagian strategis yang kita akan terus dorong untuk bisa mengawal target baik IHK (Indeks Harga Konsumen) maupun inflasi pangan," ungkap dia saat peluncuran GPIPS Wilayah Jawa di Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).
Dia juga menegaskan pihaknya mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam menjaga pasokan pangan antar wilayah. Menurut dia, KAD ini sebagai amunisi dalam menghadapi musim kemarau yang parah.
"Di wilayah Jawa ini kita harapkan bisa terus kita perluas keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini dengan provinsi Jawa Timur kemudian juga dengan Perumda atau BUMD dan BUMN logistik," tegas Ferry.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut inflasi yang tak terkendali akan berdampak pada penurunan daya beli, kenaikan biaya produksi, hingga pemerolehan investasi. Untuk itu upaya pengendalian inflasi perlu menjadi perhatian semua pihak.
"Kami harus pastikan juga program nasional dikawal. Inilah konteks kerja dari tim pengendalian inflasi baik di pusat pengendali daerah dan tim percepatan pertumbuhan ekonomi menjahit semuanya. Saya kira programnya digagas oleh Bank Indonesia ini konteksnya dari itu. Karena bagaimanapun kita punya target mengawal pertumbuhan ekonomi," jelas Bima.
Jawa Timur dipilih sebagai tuan rumah GPIPS Jawa 2026 karena peran strategisnya dalam peta ketahanan pangan nasional. Data produksi 2025 menunjukkan dominasi Jatim di hampir seluruh komoditas pangan utama, yaitu beras, jagung, cabai rawit dan bawang merah.
Selain itu Jatim juga menjadi penghasil padi terbesar dengan kontribusi 17,34% dari produksi nasional, dengan total produksi mencapai 10,57 juta ton. Dominasi tersebut juga tercermin dari Jatim yang menjadi produsen nomor satu untuk jagung dan cabai rawit, sementara produksi bawang merah berada di posisi kedua tertinggi secara nasional.
Di luar kapasitas produksi, Jatim memiliki posisi strategis sebagai hub perdagangan kawasan timur Indonesia, yang dalam peta konektivitas nasional dikenal sebagai Gerbang Baru Nusantara. Melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Jatim menjadi simpul distribusi utama yang menghubungkan arus logistik pangan dari Jawa menuju berbagai wilayah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan selama ini wilayah Jatim telah menerapkan Etalase Pengendalian Inflasi (EPI) sebagai penguat kerja sama antar daerah untuk melakukan mitigasi harga bahan baku. Dalam EPI, setiap daerah dapat berkoordinasi harga antara daerah satu dengan daerah lainnya di Jatim.
"Kami sangat sering mengkomunikasikan bahwa sebetulnya konektivitas di antara pasar ke pasar kabupaten dan kota, bagaimana kerja sama antar daerah itu betul kita masih melakukan," jelasnya.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menyampaikan GPIPS dilakukan dengan penguatan implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
"Melalui GPIPS, pengendalian inflasi pangan tidak hanya difokuskan pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan produksi, pascapanen, dan distribusi pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan," kata dia.
GPIPS 2026 berfokus pada dua aspek utama yaitu penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan, demi menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Tiga komoditas prioritas yang menjadi fokus di seluruh wilayah adalah beras, cabai, dan bawang merah.
Selain itu, ada tiga hal utama yang disoroti dalam GPIPS dibandingkan dengan program sebelumnya. Pertama, penguatan alignment program dengan prioritas pemerintah, khususnya dalam mendukung peningkatan produksi, penguatan distribusi, dan stabilisasi pangan strategis guna mendukung agenda Asta Cita menuju swasembada pangan.
Kedua, penguatan implementasi program yang lebih konkret dan inklusif melalui keterlibatan kelompok tani, pelaku usaha, UMKM, dan BUMD pangan, termasuk penguatan peran kelembagaan petani dan offtaker pangan daerah. Ketiga, penguatan Kerja Sama Antar Daerah, termasuk skema KAD dengan skema B2B, guna memperkuat efisiensi distribusi dan menjaga keseimbangan pasokan antarwilayah.
"Penguatan intervensi jangka pendek (misalnya pasar murah) juga dilakukan dengan prinsip "tiga tepat", yaitu tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran, agar efektivitas pengendalian inflasi pangan semakin optimal," ungkapnya.
Sementara itu, untuk tambahan komoditas lain disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulampua, hingga Balinusra.
"Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui penguatan produksi pangan untuk memitigasi risiko cuaca ekstrem dan peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, memberdayakan petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutur Aida.
Sebagai informasi, peluncuran GPIPS turut dihadiri oleh Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Gubernur Jawa Timur. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional (Bapanas), PT Pos Indonesia, dan perbankan.
(dpu/dpu) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]