Top! Prabowo Sukses Bawa 6 Jet Tempur ke RI, Malaysia Gagal
Jakarta, CNBC Indonesia - RI kedatangan alat utama sistem senjata (alutsista) baru. Penyerahan resmi dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto ke TNI Angkatan Udara RI, di Halim Perdanakusuma, Senin (18/5/2026).
Alutsista itu terdiri dari enam unit jet tempur multirole combat aircraft (MRCA) Rafale, enam unit pesawat Falcon 8X, dua pesawat Airbus A400M MRTT, radar ground control intercept (GCI), hingga persenjataan modern berupa smart weapon hammer dan rudal meteor. Prabowo menyerahkan langsung ke Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dilanjutkan kepada KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono.
Sebenarnya bukan hanya RI yang tengah memperbarui alutsistanya di Asia Tenggara. Hal ini juga dilakukan Malaysia. Namun fakta tak beruntung terjadi di negara itu. Bahkan penjualan dibatalkan.
Bagaimana ceritanya?
Mengutip AFP, hal ini terjadi Kamis lalu. Pemerintah Malaysia tiba-tiba mengecam keras pemerintah Norwegia.
Hal ini terjadi karena Oslo secara sepihak membatalkan persetujuan ekspor sistem rudal ke Negeri Jiran, yang diperuntukkan guna melengkapi kapal perang baru Malaysia. Rudal itu adalah Naval Strike Missile (NSM) buatan Kongsberg Defence & Aerospace, yang seharusnya dipasang di kapal perang Littoral Combat Ship (LCS) milik Angkatan Laut Malaysia senilai MYR 6 miliar Rp 26,6 triliun.
Kementerian Luar Negeri Norwegia mengatakan pemerintah sedang memperketat kontrol terhadap teknologi pertahanan yang dikembangkan di negara tersebut. Disebut bahwa lanskap kebijakan keamanan di Eropa dan global telah berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
"Ekspor beberapa teknologi pertahanan yang paling sensitif yang dikembangkan di Norwegia akan dibatasi hanya untuk sekutu dan mitra terdekat kami," kata kementerian tersebut.
Padahal Malaysia sudah menandatangani kontrak sejak 2018. Malaysia juga sudah membayar sekitar 95% nilai kontrak.
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan hal ini "tidak dapat diterima" menambahkan bahwa hal itu dapat merusak kesiapan pertahanan negara. Anwar mengatakan dia telah menyampaikan "keberatan keras" dalam panggilan telepon dengan PM Norwegia, Jonas Gahr Store, menyebut keputusan itu "sepihak dan tidak dapat diterima".
"Kontrak yang ditandatangani adalah instrumen yang serius. Itu bukan confetti yang dapat disebar dengan cara yang sembarangan," kata Anwar dalam sebuah unggahan Facebook.
Anwar pun memperingatkan bahwa keputusan tersebut "akan memiliki konsekuensi serius bagi kesiapan operasional pertahanan Malaysia dan program modernisasi LCS. Ia mengatakan bahwa langkah ini juga "tidak diragukan lagi akan membawa dampak yang lebih luas bagi keseimbangan regional".
"Jika pemasok pertahanan Eropa berhak untuk mengingkari janji tanpa hukuman, nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang," katanya.
Sementara itu Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin mengatakan kepada wartawan di Kuala Lumpur bahwa kementeriannya telah membentuk komite untuk menilai kemungkinan tindakan hukum terhadap pemasok sistem rudal, Kongsberg Defence & Aerospace, menyusul pembatalan kontrak pengadaan tersebut.
"Sebuah komite khusus di tingkat kementerian telah dibentuk untuk merinci klaim-klaim tersebut, yang tidak hanya terbatas pada pengembalian pembayaran yang telah dilakukan, tetapi juga mencakup ganti rugi yang timbul akibat pelanggaran kontrak," kata Mohamed Khaled.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]