Media Asing Soroti Surat Keluhan Pengusaha China ke Prabowo
Jakarta, CNBC Indonesia - Media global yakni The Straits Times menyoroti beredarnya surat terbuka dari para investor China yang tergabung dalam Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Surat tersebut mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai ketidakpastian regulasi, penegakan aturan yang agresif, hingga adanya dugaan praktik pemerasan oleh oknum pejabat di dalam negeri.
Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi secara umum adanya keluhan dari para investor luar negeri terkait birokrasi perizinan di Indonesia yang memakan waktu lama. Prabowo mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah menyiapkan satuan tugas khusus untuk melakukan deregulasi guna menghilangkan hambatan birokrasi yang memicu praktik pungutan liar.
"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasi bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi China terkait lingkungan bisnis saat ini dan pengembangan mereka di masa depan di Indonesia," tulis surat CCCI sebagaimana dikutip dari The Straits Times, Kamis (14/5/2026).
Surat tersebut memberikan perhatian khusus pada industri hilirisasi nikel Indonesia yang didominasi oleh investasi dari Negeri Tirai Bambu. Para pelaku usaha mengeluhkan kenaikan tarif royalti dan perubahan formula harga bijih nikel yang dilakukan secara mendadak sehingga memicu pembengkakan biaya operasional smelter secara signifikan.
"Pemberlakuan kebijakan yang tiba-tiba ini telah menyebabkan lonjakan 200 persen dalam biaya bijih nikel yang komprehensif. Sebagai investor dan operator terbesar di industri nikel Indonesia, perusahaan investasi China kini menghadapi kenaikan tajam biaya produksi, kerugian operasional yang melebar, dan ketidakseimbangan di seluruh rantai industri," lanjut surat tersebut.
Selain masalah biaya, investor China juga menyoroti pemangkasan drastis kuota penambangan bijih nikel (RKAB) tahun ini yang disebut mencapai 30 juta ton. Pengurangan kuota yang melebihi 70% untuk tambang-tambang besar ini dinilai mengganggu keberlangsungan pengembangan industri hilir di Indonesia.
Prabowo mengakui bahwa banyak pejabat yang memanfaatkan regulasi untuk mencari keuntungan pribadi dengan meminta imbalan tertentu kepada pengusaha. "Peraturan cenderung menjadi inisiatif birokrat, terus terang, untuk mencari peluang. Beberapa akan meminta komisi, meminta uang untuk mempercepat penerbitan izin," kata Prabowo.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi beredarnya keluhan tersebut dengan sikap yang lebih tegas terhadap kedaulatan kebijakan nasional. "Indonesia memiliki kebijakan ekonominya sendiri. Jika perusahaan asing ingin pergi, biarkan mereka pergi," ujarnya Purbaya.
Purbaya menambahkan bahwa sejumlah kebijakan yang dikeluhkan, termasuk kenaikan royalti mineral, saat ini masih dalam tahap peninjauan kembali oleh pemerintah. Ia memberikan sinyal bahwa kemungkinan akan ada pengecualian tertentu yang diterapkan dalam aturan tersebut, meski detail teknisnya belum bisa dibeberkan lebih lanjut.
Langkah pengawasan terhadap warga asing di area industri strategis juga turut mempertebal kekhawatiran investor, termasuk isu pengawasan operasional bandara pribadi di kawasan industri nikel. Sejumlah insiden yang terjadi belakangan ini dianggap menjadi sinyal yang membingungkan (mix signal) bagi investor global mengenai arah kebijakan investasi di tanah air.
(hoi/hoi) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]