Satu-Satu UMKM Tinggalkan E-commerce, Benar Cuma Efek Masalah Ongkir?
Jakarta, CNBC Indonesia - Satu per satu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disebut-sebut mulai meninggalkan platform e-commerce. Lonjakan biaya logistik hingga potongan komisi diduga jadi pemicu aksi UMKM itu.
Hanya saja, Founder & CEO Supply Chain Indonesia Setijadi mengatakan, persoalannya tidak sesederhana itu. Karena itu, ujarnya, solusi atas persoalan ini tidak cukup dengan menekan tarif ongkos kirim (ongkir).
"Fenomena sebagian UMKM mengurangi ketergantungan pada e-commerce perlu dilihat secara proporsional. Isu itu benar sebagai gejala, tetapi belum tepat jika disebut sebagai eksodus besar-besaran dari marketplace," katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (13/5/202).
Tepatnya, sambung dia, yang terjadi adalah pergeseran strategi kanal penjualan.
UMKM, jelasnya, mulai mencari keseimbangan antara marketplace, media sosial, WhatsApp, toko offline, reseller, dan kanal penjualan mandiri agar tidak terlalu bergantung pada satu platform.
"Penyebab utamanya bukan semata-mata kenaikan ongkos kirim. Dalam praktiknya, tekanan yang dirasakan UMKM berasal dari peningkatan total biaya berjualan di e-commerce," ujar Setijadi.
"Komponen biaya itu meliputi komisi atau biaya administrasi platform, biaya layanan, biaya program gratis ongkir, biaya promosi, iklan, affiliate, biaya proses pesanan, biaya retur, serta biaya logistik," terangnya.
Karena itu, tukas dia, menjadikan "biaya logistik naik" sebagia sumber masalah akan menghilangkan perhatian pada persoalan utama.
"Istilah biaya logistik naik" sering kali menjadi penyederhanaan dari persoalan yang sebenarnya lebih kompleks, yaitu meningkatnya total cost of selling di marketplace," ucapnya.
Setijadi mengakui, biaya logistik jadi salah satu komponen penting. Terutama, imbuh dia, karena karakter Indonesia sebagai negara kepulauan membuat distribusi antardaerah relatif mahal dan tidak seragam. Pengiriman dari dan ke wilayah luar Jawa, produk berukuran besar, produk bernilai rendah, atau produk dengan tingkat retur tinggi akan lebih sensitif terhadap perubahan biaya
" Namun dalam ekosistem e-commerce, biaya logistik tidak selalu identik dengan tarif kurir murni. Ada pula biaya layanan logistik yang terkait dengan pemrosesan, integrasi sistem, subsidi ongkir, pengelolaan pengiriman, dan skema layanan platform," tegasnya.
"Bagi UMKM, persoalan ini menjadi serius karena margin usaha mereka umumnya terbatas," lanjutnya.
Setijadi mengatakan, produk yang tampak laris di marketplace belum tentu memberikan keuntungan memadai setelah dipotong berbagai biaya.
"Jika seller harus menanggung komisi, subsidi promosi, iklan, potongan voucher, biaya layanan, serta sebagian biaya logistik, maka laba bersih dapat tergerus signifikan. Akibatnya, sebagian UMKM merasa "ramai transaksi tetapi tipis keuntungan", bahkan dalam beberapa kasus tidak lagi layak secara bisnis," sebutnya.
"Karena itu, solusi atas persoalan ini tidak cukup dengan menekan tarif ongkir," katanya.
Menurut Setijadi, yang lebih penting adalah menciptakan struktur biaya e-commerce yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan bagi UMKM.
"Marketplace perlu memberikan kejelasan komponen biaya agar seller dapat menghitung margin secara rasional. UMKM juga perlu meningkatkan kemampuan menghitung harga pokok, margin, biaya kanal, dan efektivitas promosi," katanya.
"Pada saat yang sama, pemerintah perlu mendorong efisiensi logistik nasional, pemerataan infrastruktur distribusi, dan penguatan ekosistem digital yang tidak hanya mendorong transaksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha UMKM," tegas Setijadi.
 Foto: Founder & CEO Supply Chain Indonesia Setijadi. (Istimewa) |
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]