Bos BPJS Ketenagakerjaan Tunjuk Daerah RI Ini Banyak PHK
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengungkapkan, Jawa Barat menjadi wilayah yang paling banyak mendapat sorotan terkait potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pada industri yang bergantung pada bahan baku berbasis minyak dan plastik.
"Yang pasti di daerah Jawa Barat, tentunya bahan-bahan bakunya tergantung dengan minyak, plastik, yang tentunya akan terdampak dengan kondisi perekonomian dan perang yang saat ini terjadi," kata Saiful saat ditemui di kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Senin (11/5/2026).
Hal itu sejalan dengan data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Hingga Januari-April 2026, jumlah pekerja yang terkena PHK tercatat mencapai 15.425 orang. Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, yakni sebanyak 3.339 pekerja atau sekitar 21,65% dari total nasional.
Setelah Jawa Barat, jumlah PHK terbesar tercatat terjadi di Kalimantan Selatan sebanyak 1.581 pekerja, Banten 1.536 pekerja, Jawa Timur 1.367 pekerja, serta Kalimantan Timur 1.237 pekerja.
 Foto: Ilustrasi Pekerja di PHK. (Dok. freepik) |
Saiful mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan kini mulai memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK agar proses pencairan hak pekerja bisa dilakukan lebih cepat, apabila gelombang PHK benar-benar terjadi.
"Kita sedang menata dan memastikan perusahaan-perusahaan mana yang potensi akan PHK, dan kita sudah siapkan datanya. Ini akan kita bergerak aktif menghubung kepada para pemberi kerjanya, untuk memastikan bahwa nanti kalau memang terjadi PHK, maka hak-hak dari pekerja bisa kita pastikan mereka segera bisa terima. Termasuk jika dibutuhkan kita akan membuka counter-counter di lokasi-lokasi tempat perusahaan yang mengalami PHK," ujarnya.
Ia menegaskan, tugas BPJS Ketenagakerjaan saat ini adalah memastikan pekerja terdampak PHK tetap memperoleh pelayanan dan hak mereka secara cepat.
"Tugas kami adalah memastikan bahwa pekerja yang terdampak oleh PHK itu segera dapat dilayani dan mendapatkan haknya," ucap dia.
Meski begitu, Saiful mengaku BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki data detail terkait perusahaan maupun sektor spesifik yang akan melakukan PHK. Namun, pihaknya memastikan akan bergerak proaktif untuk melayani pekerja terdampak.
"Di mana dan seperti apa itu kami tidak memiliki data. Tetapi yang pasti, kami akan langsung melakukan proaktif dan siap untuk segera memberikan hak-hak bagi para pekerja yang akan terdampak PHK," pungkasnya.
(wur) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]