Total Utang Pemerintah Rp9.920 T Akhir Maret 2026, Setara 40,75% PDB

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengumumkan posisi utang pemerintah terbaru senilai Rp 9.920,42 triliun sampai dengan akhir Maret 2026.

Nilai utang tersebut setara dengan 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB), atau masih jauh di bawah batas aman Undang-undang Keuangan negara yang sebesar 60% terhadap PDB.

Baca: Aktifkan BSF, Purbaya Bakal Libatkan SMV Kemenkeu

Kendati begitu, nilai utang ini kembali mengalami peningkatan, dengan penambahan sekitar Rp 282,52 triliun dibanding dengan catatan per akhir Desember 2025 yang sebesar Rp 9.637,9 triliun. Akhir tahun lalu, utang pemerintah itu pun masih setara 40,46%.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," dikutip dari laporan DJPPR Kemenkeu, Jumat (8/5/2026).

Komposisi utang pemerintah per 31 Maret 2026 yang senilai Rp 9.920,42 triliun paling banyak berasal dari hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 8.652,89 triliun. Bertambah Rp 265,66 triliun dibanding catatan per 31 Desember 2025 Rp 9.637,9 triliun.

Lalu, yang berasal dari pinjaman Rp 1.267,52 triliun. Nilai pinjaman ini bertambah Rp 16,85 triliun sepanjang tiga bulan terakhir, karena data per akhir tahun lalu Rp 1.250,67 triliun.

Baca: Ekonomi RI Tumbuh Tinggi, Banyak Dibantu China?

Sebagai informasi, berdasarkan catatan tim riset CNBC Indonesia, pemerintah memang tengah gencar meraup utang di pasar obligasi. Sehingga akumulasi utang terus bertambah secara periode kuartalan.

Kondisi ini tercermin dari rasio dana yang diserap pemerintah dari lelang Surat Berharga Negara (SBN) meningkat pada awal 2026 dibandingkan sepanjang 2025.

Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, sepanjang 2025 total bid yang masuk dalam lelang SUN dan SBSN mencapai sekitar Rp 2.974,65 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah mengambil sekitar Rp 917,55 triliun.

Artinya, rasio dana yang diambil pemerintah terhadap total bid sepanjang 2025 berada di kisaran 30,85%.

Namun, pada 2026 porsinya meningkat cukup tajam. Hingga 5 Mei 2026, total bid yang masuk dalam lelang SUN dan SBSN mencapai sekitar Rp865,66 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah mengambil sekitar Rp421,10 triliun.

Dengan demikian, rasio dana yang diambil pemerintah terhadap total bid naik menjadi sekitar 48,65%.

Jika pada 2025 pemerintah mengambil sekitar Rp31 dari setiap Rp100 penawaran yang masuk atau hanya sepertiga, maka pada 2026 porsinya naik menjadi hampir Rp49 dari setiap Rp100 penawaran atau mendekati setengah dari total penawaran yang masuk.

(arj/arj) Add as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]