WFH ASN Bakal Lanjut? Purbaya: Tunggu Perkembangan Harga Minyak
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kebijakan work from home (WFH) yang telah berjalan selama sebulan masih dalam tahap evaluasi. Hal ini dilakukan dalam rangka mengukur dampak dari kebijakan tersebut.
Seperti yang diketahui, kebijakan WFH ini untuk menghemat konsumsi BBM akibat lonjakan harga minyak global. Maka dari itu, Purbaya menjelaskan keberlanjutan kebijakan tersebut masih sangat bergantung pada kondisi ketidakpastian global saat ini terutama pergerakan harga minyak dunia.
"Kita lihat dulu seperti apa perkembangan minyak dunia. Dan kita lihat apakah kita masih ngirit sedikit-sedikit atau nggak. Tapi kalau membaik, yaudah," ujar Purbaya kepada pewarta dikutip Selasa (5/5/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan WFH sejauh ini memberikan dampak netral cenderung positif terhadap perekonomian.
"Cuman dampaknya sih mungkin netral atau positif kepada ekonomi ya," ujarnya.
Kendati demikian, Purbaya menilai terdapat sejumlah faktor lain yang juga memengaruhi perlambatan ekonomi. Namun dirinya menegaskan pemerintah akan segera membereskan hal tersebut dalam waktu dekat.
"Ada faktor lain yang memperlambat ekonomi, tapi nanti kita betulin dalam waktu dekat besok kan data pertumbuhan ekonomi katanya bagus," ujarnya.
Pemerintah resmi menetapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat, berlaku mulai 1 April 2026 di seluruh Indonesia. Adapun, kebijakan ini dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran, akselerasi digitalisasi birokrasi, dan efisiensi energi. Dalam praktiknya, WFH tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik vital
"Penerapan work from home (WFH) bagi ASN, aparat sipil negara, di instansi pusat dan daerah, yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) dan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).
Kebijakan ini juga mencakup transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik.
Selanjutnya pemerintah melakukan efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50%, dan luar negeri hingga 70%.
"Khusus untuk daerah, ini ada himbuan untuk penambahan jumlah hari, waktu, dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day, sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini akan diatur oleh surat edaran dari Menteri Dalam Negeri," tegas Airlangga..
(haa/haa) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]