Waspada Penipuan! Marak Link Pendaftaran Rekrutmen Kopdes Palsu
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengungkap maraknya penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen Koperasi Desa Merah Putih. Modus yang digunakan beragam, mulai dari penyebaran link palsu hingga permintaan sejumlah uang kepada pelamar.
Fenomena ini dinilai berbahaya karena berpotensi mencuri data pribadi masyarakat sekaligus merugikan secara finansial. Pemerintah pun langsung memberikan peringatan keras.
"Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kantor Kemenko Pangan, Senin (4/5/2026).
Lebih dari itu, bahkan ditemukan praktik meminta bayaran dengan iming-iming kelulusan dalam seleksi. Padahal pemerintah secara resmi tidak pernah memungut biaya. "Bahkan memungut biaya, minta uang, bayaran. Kami tegaskan, tidak ada biaya satu rupiah pun," katanya.
Pemerintah menekankan hanya ada satu kanal resmi yang bisa diakses oleh masyarakat terkait proses rekrutmen ini. Di luar itu dipastikan tidak valid.
"Satu-satunya website resmi adalah phtc.panselnas.go.id. Tidak ada yang lain," tegas Zulkifli.
Selain itu, tidak ada pihak internal pemerintah yang bisa membantu meloloskan peserta seleksi. Artinya jika ada pihak yang menawarkan jasa tersebut dipastikan palsu.
"Yang datang ke Menko minta tolong juga tidak bisa. Menteri juga tidak bisa. Jadi tidak ada jalur belakang," ujarnya.
Zulhas bahkan meminta masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan praktik mencurigakan. "Kalau ada yang minta uang, itu pasti penipuan dan laporkan saja ke aparat hukum," katanya.
Maraknya hoaks dan informasi palsu di media sosial membuat masyarakat semakin sulit membedakan mana yang benar. "Sekarang ini hoaks aneh-aneh, kita tidak pernah ngomong, tiba-tiba muncul berita baru," ungkapnya.
Pemerintah juga menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara untuk memantau dan menangani penyebaran informasi palsu tersebut. Tujuannya agar proses rekrutmen tetap berjalan bersih dan kepercayaan publik tidak terganggu.
"Jadi kami tegaskan lagi, tidak ada pungutan, tidak ada jalur khusus, dan tidak ada yang bisa menjamin lulus," sebut Zulhas.
(hoi/hoi) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]