Trump Ingin Iran Benar-Benar Tamat, Lempar 'Serangan' Baru ke Sini
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkan sanksi baru terhadap jaringan dompet mata uang kripto yang terkait dengan Iran dan membekukan aset digital senilai US$ 344 juta (Rp 5,93 triliun) pada pekan ini. Mengutip laporan Al Jazeera pada Rabu (29/04/2026), langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran di tengah negosiasi guna mengakhiri perang yang telah berlangsung selama dua bulan.
Ekosistem kripto Iran dilaporkan bernilai lebih dari US$ 7,78 miliar (Rp 134,22 triliun) pada tahun lalu, tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun 2024 menurut data perusahaan pemantau transaksi Chainalysis. Selain digunakan oleh warga sipil untuk menyelamatkan tabungan dari inflasi dan jatuhnya nilai rial hingga 90% sejak 2018, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) tercatat mendominasi sekitar 50% aktivitas di jaringan blockchain pada kuartal keempat.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menegaskan melalui platform X bahwa pihaknya akan mengejar setiap pergerakan uang yang berusaha dilakukan Teheran ke luar negeri. AS berkomitmen untuk menargetkan seluruh jalur finansial yang terikat dengan rezim Iran guna mempersempit ruang gerak mereka dalam membeli senjata atau menjual minyak secara ilegal.
"Kami akan mengikuti uang yang Teheran coba pindahkan secara putus asa ke luar negeri dan menargetkan semua jalur finansial yang terkait dengan rezim tersebut," ujar Bessent.
Dominasi IRGC dalam ekosistem digital ini dilakukan melalui operasi penambangan kripto yang menggunakan subsidi listrik negara, yang secara efektif mengubah energi menjadi uang yang sulit terkena sanksi. Selain itu, otoritas Iran baru-baru ini dilaporkan mewajibkan kapal-kapal minyak yang melintasi Selat Hormuz untuk membayar biaya tol menggunakan mata uang kripto guna menghindari sistem perbankan internasional.
Analis intelijen senior dari Chainalysis, Kaitlin Martin, menjelaskan bahwa yurisdiksi yang terkena sanksi berat secara alami akan beralih ke kripto karena menyediakan jalur alternatif untuk mengakses keuangan global. Namun, langkah Iran ini memicu reaksi keras dari Office of Foreign Assets Control (OFAC) AS yang kini mengklasifikasikan seluruh ekosistem kripto Iran sebagai wilayah berisiko tinggi.
"Sangat umum bagi wilayah yang terkena sanksi berat untuk beralih ke mata uang kripto karena menyediakan jalur alternatif yang memberi akses keuangan yang sebelumnya dibatasi oleh sanksi," kata Martin.
Akibat klasifikasi risiko tinggi ini, masyarakat biasa di Iran harus menanggung beban berat karena akses mereka ke bisnis internasional dan komunitas kripto global hampir terputus total. Banyak bursa penukaran aset digital besar mulai membekukan akun milik warga Iran, sementara perusahaan asing semakin menghindari kerja sama dengan pihak-pihak di dalam negeri tersebut.
Kekhawatiran akan keamanan aset digital di Iran juga meningkat tajam sejak dimulainya serangan udara AS-Israel pada akhir Februari lalu. Firouz, seorang pengguna kripto di Teheran, mengaku segera memindahkan seluruh simpanannya dari Nobitex-platform aset digital terbesar di Iran-ke dompet pribadi sesaat sebelum perang dimulai karena takut akan serangan siber atau penyitaan oleh negara.
"Pemikiran utama saya adalah saya berpotensi kehilangan kepemilikan sejati atas uang yang tersisa di layanan kripto Iran yang terkait atau dipantau negara jika terjadi perang, baik melalui tindakan otoritas negara atau sebagai konsekuensi dari serangan siber," tutur Firouz.
Pentingnya kripto bagi ekonomi Iran juga terlihat dari langkah Bank Sentral Iran yang membeli lebih dari US$ 500 juta (Rp 8,62 triliun) USDT, sebuah stablecoin yang dipatok ke dolar AS, pada tahun lalu. Langkah ini disebut oleh firma analitik Elliptic sebagai strategi canggih untuk melewati sistem perbankan global, namun kini AS terus berupaya mengejar ketertinggalan dengan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap bursa kripto tidak resmi yang memfasilitasi Iran.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]