Proyek Serap Tenaga Kerja Besar Jadi Prioritas Dapat Insentif Pajak
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani menegaskan pemerintah kini tidak hanya mempertimbangkan besaran nilai investasi sebagai syarat pemberian insentif fiskal. Salah satu syarat yang akan diutamakan adalah besaran penyerapan tenaga kerja.
"Jadi parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasi yang besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah itu juga menjadi hal yang sangat-sangat penting dalam rangka kita memberikan fiscal incentives ke depannya," kata Rosan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026).
Rosan pun mencontohkan salah satu investasi yang mendapatkan insentif dari pemerintah. Investasi tersebut adalah proyek pengolahan kelapa senilai US$ 100 juta di Morowali yang saat ini proses pembangunannya hampir rampung berpotensi untuk mendapatkan insentif dari pemerintah.
Menurut Rosan, proyek tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 10.000 orang. Meski nilai investasi hanya US$ 100 juta, tetapi tenaga kerjanya sangat tinggi. Selain itu, investasi ini bagian dari upaya mendorong program hilirisasi sumber daya alam. Oleh karena itu, investasi ini mendapatkan insentif fiskal.
"Saya mencontohkan investasi kelapa, US$ 100 juta di Morowali yang InsyaAllah hampir selesai ini. Ini investasi yang US$ 100 juta, tapi kita lihat penyerapan tenaga kerjanya mencapai 10 ribu orang. Nah ini dari segi investasi tidak besar, tapi penyerapan tenaga kerjanya sangat tinggi," katanya.
Rencananya, pabrik kelapa ini akan rampung pada 2026 dan diproyeksikan mampu menyerap hasil perkebunan rakyat hingga 500 juta butir kelapa per tahun.
(haa/haa) Addsource on Google [Gambas:Video CNBC]