RI Terancam Krisis Sulfur, 80% Diimpor dari Arab Cs!
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketergantungan terhadap impor sulfur mulai mengancam keberlangsungan industri hilirisasi nikel Indonesia. Adapun, gangguan rantai pasok global terutama dari kawasan Timur Tengah, berpotensi mengganggu operasional pabrik pengolahan nikel berbasis hidrometalurgi.
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengungkapkan sekitar 75-80% kebutuhan impor sulfur Indonesia pada 2025 berasal dari Timur Tengah. Adapun dari total sekitar 5,3 juta ton impor, porsi terbesar disuplai oleh negara-negara di kawasan tersebut.
"Pasokan yang sangat terkonsentrasi ini, setelah penutupan Selat Hormuz, mengakibatkan terganggunya bahkan akan terputusnya sumber bahan baku utama untuk refinery HPAL di Indonesia," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/4/2026).
Arif mengatakan sulfur merupakan komponen krusial dalam industri hilirisasi nikel, khususnya untuk memproduksi asam sulfat yang digunakan dalam proses pelindian (leaching) pada fasilitas pengolahan berbasis High Pressure Acid Leaching (HPAL).
"Produksi MHP (Mixed Hydroxide Precipitate) battery grade nickel dengan menggunakan teknologi HPAL yang sangat bergantung pada asam sulfat," katanya.
Dari sisi kebutuhan, industri membutuhkan sekitar 10-12 ton sulfur untuk menghasilkan 1 ton nikel dalam bentuk MHP. Hal ini menjadikan sulfur sebagai salah satu komponen biaya terbesar dalam proses produksi HPAL.
"Sebagai negara produsen terbesar untuk material nikel-kobalt (MHP) dari proyek-proyek HPAL, Indonesia sangat bergantung pada impor sulfur dari Timur Tengah," katanya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai mewaspadai potensi gangguan pada rantai pasok sulfur yang dapat berdampak pada program hilirisasi nikel. Hal tersebut diketahui setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut menyampaikan sejumlah perkembangan terkini, termasuk risiko dari konflik global yang berpotensi berkepanjangan terhadap sektor energi dan komoditas strategis.
Melalui unggahan di akun instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, ia menyampaikan bahwa dalam tiga bulan ke depan, pertumbuhan dan aktivitas ekonomi Indonesia masih relatif terjaga.
Namun demikian, pemerintah telah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan guna menghadapi situasi global yang semakin memburuk.
"Terutama jika konflik global ini berlangsung lebih lama dari yang kita perkirakan. Salah satu yang kami cermati adalah lonjakan harga energi," terang Luhut, dikutip Kamis (23/4/2026).
Selain itu, pemerintah juga mencermati potensi gangguan rantai pasok komoditas penting lainnya, terutama sulfur. Luhut menilai, komoditas ini memiliki peran krusial dalam proses hilirisasi nikel serta pengembangan baterai kendaraan listrik di Indonesia.
"Selain energi, kami juga mencermati gangguan rantai pasok komoditas strategis lainnya; seperti sulfur yang krusial bagi hilirisasi nikel dan baterai kendaraan listrik," ujarnya.
(pgr/pgr) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]