Tingkat Kemiskinan RI Versi Bank Dunia dan BPS Beda Jauh, Ini Sebabnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan perbedaan angka kemiskinan yang signifikan dengan World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia mencatat lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.

Sementara itu, BPS mengungkapkan tingkat kemiskinan Indonesia per September 2025 sebesar 8,25% atau sekitar 23,36 juta jiwa. Untuk memahami perbedaan ini berikut ini, penjelasan lengkap cara penghitungan BPS dan Bank Dunia.

Direktur Statistik Ketahanan Nasional BPS RI Nurma Midayanti mengatakan yang menyebabkan perbedaan angka kemiskinan adalah adanya perbedaan metodologi statistik.

Baca: Kontribusi Reksa Dana RI ke PDB Kalah Jauh dari Negara Tetangga

"Metodologi World Bank ini sangat berbeda dan ketika kita bandingkan dengan yang dihitung dan dirilis BPS itu menjadi tidak pas karena metodologinya berbeda," katanya saat pemaparan dalam Workshop Wartawan Pemanfaatan Data Strategis BPS di Gedung BPS, Jakarta pada Selasa (21/4/2026).

Perbedaan signifikan, kata Nurma, adalah Indonesia masuk ke dalam golongan negara upper-middle income. Indonesia mencatat Gross National Income (GNI) atau Pendapatan Nasional Bruto (PNB) sebesar US$4.580 pada 2023. Sementara, Bank Indonesia menetapkan negara yang masuk pada golongan upper-middle income berada di rentang US$4.516 - US$14.005.

Nurma menjelaskan standar GNI pada golongan up-middle income country tersebut memiliki range yang lebar, sehingga Indonesia yang berada di batas bawah golongan tersebut sama dengan negara dengan GNI yang besar. Padahal menurut Nurma Indonesia lebih cocok masuk ke kelas lower-middle income country.

"(Indonesia) masih lebih cocoknya sebenarnya kalau dari sisi kemiskinan itu dia lebih cocok masuk di lower middle income country. Lebih dekat ke situ sebenarnya. Jadi ini juga yang perlu dipahami teman-teman media perlu ditekankan ketika memberitakan Indonesia sudah masuk di upper middle income country sesungguhnya dia itu masih di batas bawah, hampir di garis batas bawah," jelas Nurma.

Baca: Purbaya Ungkap Tak Ada Instruksi Bayar Iuran BoP dari Prabowo

Bank Dunia sendiri memiliki 3 pendekatan atau standar garis kemiskinan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global dan membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara, yaitu: international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem (US$ 2,15 per kapita per hari), US$3,65 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income), dan US$ 6,85 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income).

Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US$ PPP atau purchasing power parity, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dollar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini melainkan paritas daya beli. US$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03.

Dirinya turut menjelaskan bahwa kepentingan Bank Dunia adalah untuk membuat metode yang bisa diperbandingan antar negara, berbeda dengan Indonesia.

"Jadi untuk yang dihitung World Bank ini sebenarnya beda banget penghitungannya dengan yang BPS yang menggunakan basic need yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi ini tujuannya untuk menyetarakan daya beli antar negara sehingga ada bisa dilakukan komparasi antar negara. Jadi World Bank itu menghitung lebih kepada dengan standar dia menghitung Indonesia itu berapa kemiskinannya, Malaysia berapa, Thailand berapa. Dan penghitungan untuk di domestik masing-masing negara bisa berbeda-beda," ucapnya.

Baca: Cuan Mangga di Dunia Tembus Rp 1.200 Triliun, RI Cuma Jadi Penonton

Sementara itu, BPS mengungkapkan tingkat kemiskinan Indonesia per September 2025 sebesar 8,25% atau sekitar 23,36 juta jiwa. Untuk memahami perbedaan ini berikut ini, penjelasan lengkap cara penghitungan BPS dan Bank Dunia.

Direktur Statistik Ketahanan Nasional BPS RI Nurma Midayanti mengatakan yang menyebabkan perbedaan angka kemiskinan adalah adanya perbedaan metodologi statistik.

"Metodologi World Bank ini sangat berbeda dan ketika kita bandingkan dengan yang dihitung dan dirilis BPS itu menjadi tidak pas karena metodologinya berbeda," katanya saat pemaparan dalam Workshop Wartawan Pemanfaatan Data Strategis BPS di Gedung BPS, Jakarta pada Selasa (21/4/2026).

Perbedaan signifikan, kata Nurma, adalah Indonesia masuk ke dalam golongan negara upper-middle income. Indonesia mencatat Gross National Income (GNI) atau Pendapatan Nasional Bruto (PNB) sebesar US$4.580 pada 2023. Sementara, Bank Indonesia menetapkan negara yang masuk pada golongan upper-middle income berada di rentang US$4.516 - US$14.005.

Nurma menjelaskan standar GNI pada golongan up-middle income country tersebut memiliki range yang lebar, sehingga Indonesia yang berada di batas bawah golongan tersebut sama dengan negara dengan GNI yang besar. Padahal menurut Nurma Indonesia lebih cocok masuk ke kelas lower-middle income country.

"(Indonesia) masih lebih cocoknya sebenarnya kalau dari sisi kemiskinan itu dia lebih cocok masuk di lower middle income country. Lebih dekat ke situ sebenarnya. Jadi ini juga yang perlu dipahami teman-teman media perlu ditekankan ketika memberitakan Indonesia sudah masuk di upper middle income country sesungguhnya dia itu masih di batas bawah, hampir di garis batas bawah," jelas Nurma.

Bank Dunia sendiri memiliki 3 pendekatan atau standar garis kemiskinan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global dan membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara, yaitu: international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem (US$ 2,15 per kapita per hari), US$3,65 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income), dan US$ 6,85 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income).

Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US$ PPP atau purchasing power parity, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dollar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini melainkan paritas daya beli. US$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03.

Dirinya turut menjelaskan bahwa kepentingan Bank Dunia adalah untuk membuat metode yang bisa di perbandingan antar negara, berbeda dengan Indonesia.

"Jadi untuk yang dihitung World Bank ini sebenarnya beda banget penghitungannya dengan yang BPS yang menggunakan basic need yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi ini tujuannya untuk menyetarakan daya beli antar negara sehingga ada bisa dilakukan komparasi antar negara. Jadi World Bank itu menghitung lebih kepada dengan standar dia menghitung Indonesia itu berapa kemiskinannya, Malaysia berapa, Thailand berapa. Dan penghitungan untuk di domestik masing-masing negara bisa berbeda-beda," ucapnya.

(haa/haa) Add as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]