Prabowo Perintahkan Zulhas Cs Bantu Bulog, Ini Tugas-tugasnya
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai mengakselerasi pembangunan infrastruktur pascapanen sebagai bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah ini ditegaskan langsung melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.
Agar proyek berjalan cepat, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Perum Bulog sebagai pelaksana utama di lapangan. Penugasan ini sekaligus menempatkan Bulog sebagai ujung tombak dalam memastikan kesiapan infrastruktur menjelang musim panen.
"Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan penyediaan IPP (Infrastruktur Pascapanen)," tulis Perpres 14/2026.
Langkah percepatan ini tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap untuk mengejar kebutuhan mendesak tahun ini.
"Percepatan penyediaan IPP dilaksanakan secara bertahap guna mengantisipasi kebutuhan IPP pada musim panen Tahun 2026," tulis Perpres tersebut.
Di balik penugasan tersebut, sejumlah menteri hingga kepala lembaga diminta turun tangan langsung membantu Bulog. Koordinasi utama berada di bawah kendali Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).
"Menteri Koordinator Bidang Pangan melakukan koordinasi percepatan penyediaan IPP dan memberikan pengesahan atas titik-titik lokasi IPP," tulisnya.
Peran teknis kemudian diperkuat oleh Kementerian Pertanian yang bertugas memastikan aspek kelayakan proyek berjalan sesuai standar.
"Menteri Pertanian memberikan pertimbangan teknis atas studi kelayakan sederhana kepada Perum BULOG," tulis Perpres tersebut.
Sementara itu, urusan lahan dan tata ruang dipercepat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN agar proyek tidak tersendat di tahap awal.
"Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melakukan fasilitasi penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)." tulisnya.
Dari sisi investasi, pemerintah juga membuka jalur cepat perizinan agar proyek bisa segera dieksekusi.
"Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM memfasilitasi percepatan pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko," tulisnya.
Tak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri mendapat tugas strategis dalam mengoordinasikan dukungan daerah sekaligus skema pembiayaan, termasuk penyertaan modal negara untuk Bulog.
"Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan proses penyertaan modal negara kepada Perum Bulog," tulis Perpres tersebut.
Pengawasan proyek juga diperketat untuk menghindari potensi penyimpangan. BPKP ditugaskan mengawal aspek keuangan hingga manajemen risiko.
"Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal," tulisnya.
Dari sisi hukum, Kejaksaan Agung diminta memberikan pendampingan agar seluruh proses tetap sesuai aturan.
"Jaksa Agung memberikan dukungan pendapat hukum dan pendampingan hukum bidang perdata dan tata usaha negara," tulisnya.
Bahkan, TNI turut dilibatkan untuk memperkuat dukungan logistik, khususnya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
"Panglima Tentara Nasional Indonesia memberikan dukungan logistik dan pendampingan di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar," tulisnya.
Di level daerah, gubernur hingga bupati/wali kota diminta aktif mendukung percepatan proyek, mulai dari penyesuaian tata ruang hingga penyediaan lahan.
"Gubernur dan bupati/wali kota melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah serta memberikan kemudahan dan percepatan terhadap proses perizinan," tulis Perpres tersebut.
Dengan pembagian tugas yang rinci ini, pemerintah ingin memastikan pembangunan infrastruktur pascapanen tidak lagi berjalan lambat. Targetnya jelas, menjaga stabilitas pasokan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan produksi dan distribusi.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]